Samarinda, infosatu.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya transportasi publik dalam mendukung sektor pariwisata.
Dalam rapat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Samarinda pada Rabu, 7 Mei 2025, DPRD menilai kehadiran angkutan umum massal sangat relevan untuk menunjang konektivitas menuju lokasi-lokasi wisata di Kota Tepian.
Ketua Pansus II DPRD Samarinda Viktor Yuan menyampaikan, pemerintah kota harus ambil bagian dalam memastikan wisatawan dapat dengan mudah mengakses berbagai destinasi wisata lokal.
Salah satu solusi yang dinilai tepat adalah penyediaan bus pariwisata khusus yang dikelola pemerintah atau melalui kerja sama dengan pihak swasta.
“Kami mendorong agar ada sistem transportasi pariwisata yang terintegrasi. Bisa saja pemerintah siapkan bus khusus atau menjalin kemitraan dengan agen perjalanan. Intinya, mobilitas wisatawan harus jadi prioritas,” ungkap Viktor.
Usulan tersebut diperkuat oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Hotmarulitua Manalu mengatakan pihaknya telah mengajukan rencana pengadaan angkutan umum massal berbasis listrik.
Rencana ini diharapkan menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Wisata Kota Samarinda yang sedang dibahas.
Menurut Manalu, penyediaan transportasi umum merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan sarana transportasi publik.
“Untuk mendukung pariwisata, kami usulkan pengadaan bus listrik. Ada dua rute utama dan dua rute pengumpan (feeder) yang kami rancang. Estimasi anggarannya sekitar Rp50 miliar,” jelasnya.
Namun, hingga saat ini belum ada kepastian terkait pendanaan proyek tersebut. Dishub berharap agar proyek ini bisa masuk dalam rencana kerja tahun 2026, seiring dengan komitmen pemerintah kota untuk meningkatkan konektivitas antarkawasan wisata.
“Tahun depan kami targetkan bisa mulai. Ini akan jadi bagian dari kinerja wali kota, karena transportasi publik juga menyentuh langsung pelayanan publik,” tambah Manalu.
Pansus II DPRD menyatakan akan mengakomodasi usulan ini dalam draf Raperda yang tengah disusun.
Selain memfasilitasi mobilitas wisatawan, kehadiran transportasi massal juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mendukung konsep pariwisata berkelanjutan di Samarinda.
