Samarinda, infosatu.co – Distribusi air bersih yang belum merata di berbagai kawasan Kota Samarinda kembali menjadi perhatian serius dari DPRD. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Elnatan Pasambe.
Ia mengatakan bahwa persoalan krusial bukan terletak pada ketersediaan air, melainkan pada lemahnya infrastruktur pendukung yang belum menjangkau seluruh wilayah.
“Masalah utama bukan kekurangan air, melainkan keterbatasan jaringan distribusi khususnya pipa sekunder PDAM yang belum menyentuh banyak kawasan seperti Palaran dan Loa Janan Ilir,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Ia menilai, keterbatasan jangkauan membuat sebagian besar warga di daerah tersebut hanya mengandalkan tekanan air yang lemah, bahkan kerap tidak mengalir sama sekali.
“Akibatnya, banyak masyarakat terpaksa membeli air bersih dari pihak swasta dengan harga tinggi atau menggali sumur bor secara mandiri,” ungkapnya.
Elnatan menegaskan bahwa keluhan masyarakat soal air bersih merupakan salah satu isu layanan publik yang paling dominan diterima oleh DPRD. Namun, persoalan tersebut belum juga terselesaikan secara menyeluruh karena kendala klasik seperti keterbatasan anggaran dan belum terbangunnya jaringan distribusi yang menyeluruh.
“Keluhan terus berdatangan, tapi realitanya memang infrastruktur belum memadai dan anggaran masih terbatas. Ini butuh langkah terukur dan segera,” tegasnya.
Terkait peran swasta, Elnatan menilai bahwa keterlibatan sektor non-pemerintah tidak dapat sepenuhnya menggantikan tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat. Negara tetap harus hadir dalam memastikan distribusi air bersih sebagai layanan publik yang setara dan adil.
Sebagai bentuk keseriusan legislatif, DPRD memastikan akan terus mengawal realisasi komitmen Pemkot Samarinda dalam pemerataan air bersih dalam lima tahun ke depan. Di antaranya melalui advokasi penambahan alokasi anggaran dan pembentukan kemitraan strategis antara pemerintah daerah, pusat, dan sektor swasta.
“Akses air bersih bukan sekadar fasilitas, tapi hak fundamental warga. DPRD berkomitmen mengawal setiap langkah agar pemerataan ini benar-benar terwujud,” tutupnya.
