Bontang, infosatu.co – Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) lebih memperketat perencanaan dan pengawasan terhadap proyek pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur.
Desakan ini karena pengerjaan proyek fisik dinilai banyak yang tidak sesuai dengan perencanaan. Akibatnya, pekerjaan serupa harus diulang setiap tahun.
Permasalahan ini, Alfin melanjutkan, sering terjadi pada proyek drainase yang minim pengawasan hingga pekerjaan yang berlangsung tidak sesuai dengan program yang ditetapkan.
Jika keadaan ini terus berlarut, maka anggaran tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan proyek baru. Alokasi anggaran justru banyak tersedot untuk perbaikan berkala yang tidak membawa hasil maksimal.
“Ini yang saya maksud, konsultan perencana dan kontraktor harus betul-betul mengikuti anggaran yang telah direncanakan. Jangan hanya bicara tanpa turun langsung ke lapangan,” tegas Alfin belum lama ini.
Ia mengungkapkan pentingnya peran konsultan perencana dan kontraktor untuk terlibat langsung di lapangan. Tujuannya, memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Selain masalah drainase, Alfin juga mengungkapkan permasalahan yang sering muncul pada program bantuan seragam sekolah.
Ia menilai bahwa ketidaksesuaian ukuran seragam dengan kebutuhan siswa seharusnya dapat dihindari dengan perencanaan yang lebih cermat dan teliti.
“Seharusnya, masalah ini bisa dihindari jika OPD melakukan perencanaan yang lebih teliti,” kata Alfin.
Lebih lanjut, Alfin berharap agar perbaikan dalam perencanaan dan pengawasan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Ia mengatakan bahwa tanpa adanya perbaikan signifikan, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan akan sia-sia, hanya habis untuk perbaikan proyek yang tidak berkelanjutan.
“Saya minta perencanaan dan pengawasan ini diperketat, supaya anggaran kita betul-betul terserap dan bermanfaat bagi masyarakat Bontang,” tambahnya.
