Samarinda, Infosatu.co – Rencana pembatasan hingga pelarangan vape di Kalimantan Timur (Kaltim) mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) terkait pembatasan dan pengawasan distribusi, jual beli, promosi, serta iklan rokok elektrik yang dilaksanakan di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa, 13 Oktober 2026.
Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Kaltim Kombes Pol Romylus Tamtelahitu mengatakan, pemerintah perlu mendengar langsung perspektif pelaku usaha vape sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Menurutnya, langkah itu penting agar kebijakan yang diambil tidak bersifat sepihak dan tetap mempertimbangkan prinsip demokrasi.
“Pada saat pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, tentu kita harus mendengarkan langsung suara dari para pelakunya,” ujarnya usai FGD.
Ia menyebut, pihaknya tengah menyiapkan pertemuan dengan para pelaku usaha vape di Kaltim pada pekan depan.
Pertemuan tersebut akan menjadi ruang bagi pemerintah dan aparat untuk mendengar pandangan pelaku usaha sebelum menentukan langkah lebih lanjut terkait pembatasan vape.
Romylus mengaku sejumlah daerah di Indonesia juga telah lebih dulu mendeklarasikan pembatasan terhadap vape. Hal tersebut dapat menjadi salah satu referensi bagi Kaltim.
“Beberapa provinsi di Indonesia seperti di Jawa Timur juga sudah mendeklarasikan ini. Mungkin ini juga bisa sebagai role model untuk Provinsi Kaltim,” tuturnya.
Ia menegaskan pembahasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan vape, tetapi juga bahaya narkotika dalam berbagai bentuk.
“Isu yang sensitif terkait dengan bahaya narkotika, apa pun bentuknya, bukan hanya (vape), itu akan memberikan sebuah keputusan yang memang bersifat adil dan memberikan dampak kepada masyarakat banyak,” pungkasnya.
