Bontang, infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menerima bantuan keuangan (bankeu) sebesar Rp132 miliar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Penerimaan bankeu itu masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.
Pemanfaatannya untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang mendesak sekaligus meningkatkan upaya penanganan stunting yang menjadi prioritas Pemkot Bontang.
Anggota Komisi A DPRD Bontang Muhammad Yusuf menyambut baik penerima bankeu tersebut. Ia menegaskan bahwa perencanaan dan pemetaan yang matang sangat diperlukan agar pelaksanaan program berjalan optimal.
Menurutnya, dukungan ini harus diiringi dengan pemetaan rinci kebutuhan dan pelaksanaan bertahap, sehingga dampak dana dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.
“Pemetaan yang jelas itu sangat penting dan harus dilakukan bertahap, step by step. Gak bisa kita langsung serempak, karena ini melibatkan banyak pihak,” ujar Yusuf dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).
Program penanganan stunting perlu dimulai sejak tahap perencanaan kesehatan ibu, bukan hanya berfokus pada anak-anak yang telah lahir.
Ia menyebut bahwa upaya pencegahan sejak dini adalah kunci utama untuk menekan angka stunting, terutama dalam memastikan generasi mendatang tumbuh sehat.
“Kalau stunting mau ditangani dengan baik harus dimulai dari sebelum anak lahir, dari ibunya dulu. Gak bisa kita salahkan anak-anak yang lahir dalam kondisi stunting, apalagi ini sudah turun temurun,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yusuf mengungkapkan bahwa Komisi A DPRD Bontang siap mendukung penyusunan anggaran 2025 yang lebih komprehensif, khususnya untuk sektor infrastruktur dan kesehatan masyarakat.
Ia berharap, dengan adanya bankeu ini, permasalahan infrastruktur dan stunting di Kota Bontang dapat ditangani dengan lebih serius dan mampu meningkatkan kualitas hidup warga kota.
“Insyaallah nanti kita bantu dalam penyusunan anggaran 2025, termasuk untuk infrastruktur dan stunting,” tegasnya seraya menambahkan bahwa program ini akan menjadi langkah signifikan dalam mengatasi isu-isu yang mendesak di Kota Bontang.
