Samarinda, infosatu.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim di Jalan Bung Tomo, Kota Samarinda, Rabu (18/9/2024) Pagi.
Kunjungan itu dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris yang diikuti dua orang komisioner, yakni Abdul Qoyyim Rasyid dan Suardi.
Kedatangan mereka diterima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Iman Wijaya. Dalam kesempatan itu, Iman didampingi Asdatun Kejati Kaltim Ristopo Sumedi dan Asintel Kejati Kaltim Aji Kalbu Pribadi.
Dalam pertemuan itu, Fahmi Idris mengatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 agar berjalan lancar dan damai.
“Kedatangan kami ke Kejati Kaltim dalam menyambung tali silaturahmi, sekaligus membahas tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang sebentar lagi berlangsung,” ucapnya.
Selain itu, pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kerja sama antara kedua lembaga tersebut.
Kerja sama itu terutama dalam memberikan rasa aman yang berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan suaranya saat pelaksanaan pilkada pada 27 November mendatang.
“Dengan hadirnya dukungan dari Kejati Kaltim ini, kami tentunya semakin optimis dalam menjalankan pilkada yang aman dan berkualitas,” ujar Fahmi.
Ia juga menegaskan dalam waktu dekat KPU akan melakukan MoU (Memorandum of Understanding) atau nota kesepahaman dengan Kejati Kaltim. Dalam waktu dan tempat yang sama, langkah ini akan diikuti oleh KPU kabupaten/kota bersama pihak Kejari di masing-masing daerah.
“Jadi nanti akan ada dua agenda, pertama yakni MoU Kejati Kaltim dengan KPU Kaltim. Selanjutnya, penandatanganan MoU dengan antara Kejari dengan KPU kabupaten/kota yang pelaksanannya di Gedung Kejati Kaltim pada 25 September mendatang,” tuturnya.
Sementara Itu, kejati Kaltim Iman Wijaya mengatakan bahwa diskusi berlangsung secara dinamis. Materi yang dibahas mencakup isu-isu krusial terkait persiapan pilkada, termasuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi.
“Kunjungan ini juga diharapkan membuka peluang untuk program-program kolaboratif, seperti sosialisasi dan pelatihan bagi petugas pemilu. Dengan semangat kolaborasi yang tinggi, kami berkomitmen menjadikan Pilkada 2024 sebagai tonggak penting bagi demokrasi di Kaltim,” tuturnya.
