Samarinda, infosatu.co – DPRD Kota Samarinda menyoroti percepatan realisasi anggaran untuk pemaksimalan program pembangunan dan pelayanan publik.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) saat angkat bicara terkait lambatnya penyerapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kota Samarinda.
Berdasarkan hasil evaluasi, penyerapan anggaran fisik di beberapa OPD antaralain Diskominfo, BKPSDM, Kesbangpol, DPMPTSP dan Satpol PP baru mencapai 40 persen. Lebih dari itu, Joha menyoroti juga lambatnya realisasi anggaran untuk kegiatan non-fisik, yang masih berkisar di angka 28 persen.
Joha menegaskan jangan sampai menunda pekerjaan hingga akhir tahun. Hal ini penting untuk mengejar target pembangunan dan memastikan program berjalan optimal.
“Kami telah memanggil beberapa OPD untuk menjelaskan terkait penyerapananggaran yang dialokasikan di APBD 2024. Hasilnya Penyerapan anggaran non-fisik masih sangat rendah. Kami harapkan di triwulan ketiga ini minimal sudah mencapai 50 persen,” jelasnya saat ditemui seusai rapat, Jumat (21/6/2024).
Lebih lanjut, Joha mengingatkan agar OPD yang ingin mengajukan penambahan anggaran di APBD Perubahan 2024 harus memiliki alasan yang jelas dan didukung dengan realisasi anggaran yang baik di APBD Murni.
“Jika penyerapan APBD Murni saja masih rendah, tentu akan sulit untuk mendapatkan persetujuan penambahan anggaran,” imbuhnya.
Selain permasalahan anggaran, Joha juga menyoroti permasalahan perizinan yang kerap dikeluhkan masyarakat. Ia mencontohkan kasus lambatnya penerbitan izin baliho, di mana pemohon telah membayar pajak namun izin belum kunjung keluar.
“Izin harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum pajak dibayarkan. Jangan sampai masyarakat membayar dulu baru menunggu izin keluar,” tegas Joha.
Menurutnya, kendala utama dalam proses perizinan terletak pada koordinasi antar OPD terkait, khususnya dalam pembahasan AMDAL dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia mendorong agar komunikasi lintas OPD dapat diperkuat untuk mempercepat proses perizinan dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Harapannya, dengan evaluasi dan masukan ini, OPD dapat bekerja lebih maksimal dalam menyerap anggaran dan menyelesaikan program-program yang telah direncanakan, serta memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat,” pungkas Joha.
