Samarinda, Infosatu.co — Pemerintah Kota Samarinda menerapkan langkah efisiensi anggaran secara menyeluruh, termasuk memangkas total perjalanan dinas dan belanja yang dianggap tidak prioritas.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar pengurangan, melainkan penghentian total terhadap praktik pemborosan.
“Bukan dikurangi, tapi yang boros kita stop 100 persen,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, anggaran perjalanan dinas untuk seluruh perangkat daerah kini hanya sekitar Rp7 miliar sepanjang 2026, jauh menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai puluhan miliar.
Bahkan, seluruh anggaran perjalanan dinas dipusatkan di sekretariat kota. Kepala dinas yang ingin melakukan perjalanan harus mendapatkan izin langsung dari wali kota.
“Tidak ada lagi anggaran perjalanan dinas di masing-masing dinas,” jelasnya.
Selain itu, kebijakan efisiensi juga menyasar kegiatan rapat. Pemkot Samarinda kini tidak lagi menyediakan snack untuk rapat internal, kecuali jika melibatkan pihak eksternal.
Andi Harun juga memberi contoh langsung dengan membatasi perjalanan dinas pribadinya. Hingga pertengahan 2026, ia mengaku hanya melakukan dua kali perjalanan dinas.
“Saya harus memberi contoh. Tidak bisa menyuruh ASN hemat kalau pimpinan tidak hemat,” ujarnya.
Ia bahkan meminta pejabat yang diundang sebagai narasumber untuk menggunakan dana pribadi, sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa belanja pegawai tetap menjadi prioritas, karena memiliki dampak langsung terhadap perekonomian daerah.
“Gaji dan tunjangan itu berputar di masyarakat, itu menggerakkan ekonomi,” katanya.
Namun, ia mengakui bahwa target maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD masih sulit dicapai dalam waktu dekat, sehingga diperlukan proses bertahap.
“Tidak bisa langsung drastis, harus ada transisi,” jelasnya.
Dengan kebijakan ini, Pemkot Samarinda berharap dapat menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih sehat dan berkelanjutan.
