Bontang, infosatu.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang menetapkan hasil pemutakhiran data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Semester I Tahun 2026.
Dari 19 partai politik yang terdaftar, sebanyak 10 partai melakukan pemutakhiran data, sedangkan 9 partai lainnya tidak mengajukan pembaruan.
Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat pleno hasil verifikasi administrasi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan yang digelar di Ruang Media Center KPU Kota Bontang, Jumat, 26 Juni 2026.
Ketua KPU Kota Bontang Muzarrobby Renfly mengatakan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga akurasi dan validitas data kepartaian sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemilu.
“Pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya KPU untuk memastikan data kepartaian tetap akurat dan mutakhir. Data yang valid menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Berdasarkan hasil verifikasi yang diumumkan KPU Bontang melalui Pengumuman Nomor 149/PL.01-Pu/6474/2026, partai politik yang melakukan pemutakhiran data terdiri atas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Ummat, dan Partai Masyumi.
Sementara itu, partai politik yang tidak melakukan pemutakhiran data pada Semester I Tahun 2026 yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muzarrobby menambahkan, pemutakhiran data secara berkala penting dilakukan agar informasi terkait kepengurusan, domisili kantor, serta dokumen administrasi partai politik selalu sesuai dengan kondisi terkini.
“Melalui pemutakhiran data secara berkala, kami ingin memastikan informasi terkait kepengurusan, domisili kantor, dan dokumen administrasi partai politik selalu sesuai dengan kondisi terkini,” katanya.
Menurutnya, kegiatan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan juga menjadi bagian dari persiapan jangka panjang menghadapi agenda pemilu dan pemilihan yang akan datang.
“Dengan data yang terus diperbarui, kami dapat menjaga kualitas basis data kepartaian sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu,” tutupnya.
