Samarinda, infosatu.co – Beberapa kebijakan dari Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik sempat menuai protes dari beberapa kalangan. Isu mutasi pejabat di pemerintah provinsi (pemprov) sampai berkurangnya dana beasiswa banyak menjadi sorotan.
Menanggapi perkembangan isu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji berusaha meluruskan keadaan. Ia mengungkapkan bahwa mutasi jabatan merupakan hal lumrah dalam pemerintahan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyegaran dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN).
“Pj Gubernur berhak melakukan rotasi. Tidak perlu dicari-cari masalah. Semua sudah sah dan berlaku,” ungkapnya seusai Podcast Ngobrol Inspirasi (Ngopi) di S-Caffee Jalan Untung Suropati, Rabu (27/3/2024).
Menurutnya, kewenangan Pj dan gubernur definitif dalam melakukan mutasi jabatan sama. Apalagi, proses mutasi delapan pejabat tersebut telah mendapat persetujuan dari Presiden, Menteri Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara.
Seno juga menepis anggapan bahwa Akmal telah melanggar Undang-Undang dalam proses mutasi tersebut. Ia menilai bahwa protes yang muncul merupakan hal wajar dari pihak yang terkena dampak mutasi.
“Namanya roda organisasi, ada yang senang dan ada yang tidak. Tapi, hal ini tidak perlu dibesar-besarkan,” jelasnya.
Sementara itu, terkait beasiswa, Seno meluruskan bahwa penurunan nilai beasiswa tidak terjadi di era kepemimpinan Akmal. Ia menjelaskan bahwa anggaran beasiswa telah ditetapkan sebelum Akmal dilantik sebagai Pj Gubernur.
“Anggaran beasiswa sudah di pos masing-masing dan disahkan sebelum Pj Gubernur masuk,” ungkapnya.
Ia menduga, perubahan anggaran beasiswa terjadi karena adanya kebutuhan lain yang lebih mendesak. Menurutnya, pihak eksekutif pada saat itu memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian anggaran.
“Pj Gubernur tidak merubah anggaran beasiswa. Yang harus ditanyakan adalah eksekutif yang lama,” paparnya.
Seno berharap informasi terkait beasiswa ini dapat diluruskan agar tidak terjadi misinformasi di tengah masyarakat.
Dengan demikian, mutasi jabatan dan protes beasiswa di Kaltim menunjukkan kompleksitas dan sensitivitas dalam pengambilan kebijakan publik.
Di tengah situasi ini, komunikasi yang jelas dan transparan dari pemerintah kepada publik menjadi kunci untuk meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan.
