Samarinda, infostau.co – Anggota DPRD Kaltim Fraksi PDI-P Marthinus mengusulkan kepada pimpinan legislatif Makmur HAPK untuk membuat tata tertib (tatib) terkait pemilihan ketua panitia khusus (pansus).
“Kalau bisa diatur dalam tatib, seharusnya yang sudah pernah menjadi ketua pansus itu memberikan kesempatan ke lain lagi,” ujarnya di Lantai 6 Gedung D DPRD Kaltim, Rabu (10/3/2021).
Menurutnya, pansus itu tidak dibuat sekali dua kali saja. Tapi pansus dibentuk berkali-kali, ia tidak mau kejadian di periode lalu ada yang 3 hingga 5 kali menjadi ketua pansus.
“Ini ngga benar, ini lembaga loh. Kita harus menunjukkan ke masyarakat Kaltim bahwa 55 anggota dewan secara keseluruhan punya kemampuan,” terangnya.
Ketika ketua pansus dipilih dengan tidak mengikuti mekanisme yang sesuai, ia berpendapat, lembaga ini akan begini-begini terus dan tidak ada perubahan.
“Masa di lembaga Kaltim mau itu-itu saja ketua pansusnya, apakah dia paham semua bidang. Saya berharap ke depan, ketika ada pemilihan pansus lagi itu dengan nama yang lain,” ungkap Marthinus.
Disinggung terkait tatib yang diusulkannya, ia menerangkan bahwa sebenarnya tatib itu bisa direvisi ataupun diparipurnakan kembali.
“Jangankan tatib, undang-undang saja bisa diamandemen apalagi tatib. Yang penting kesepakatan bersama, tadi saya sudah menyampaikan, tapi teman-teman tidak merespon,” imbuhnya.
Tidak adanya respon dari anggota DPRD yang lain, politikus PDI-P ini bertanya-tanya apakah ada permainan atau bagaimana, sebab tidak adanya respon dari anggota dewan yang lain saat ia mengusulkan hal tersebut.
“Tidak ada yang respek, apakah di sini ada permainan atau bagaimana. Saya berharap antar lembaga maupun fraksi saling memahami. Ke depannya ini bagus kok untuk teman-teman di dewan, semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi ketua pansus,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menerangkan bahwa dirinya sebagai pimpinan menerima usulan dari politikus PDI-P terkait tatib pemilihan ketua pansus.
“Usulan tersebut kita terima, bahkan anggota DPRD yang lain juga mendengar. Silakan nanti rapat menentukan kapasitasnya tidak masalah. Sepanjang bisa musyawarah mufakat, siapa yang mau bergantian silakan saja dan ciptakanlah,” paparnya.
Ia berpendapat bahwa semua itu tergantung anggota dewan yang lain asal ada komitmen yang dibangun, maka silakan saja. Namun sebenarnya, tidak pakai tatib juga bisa selama ada keputusan bersama terkait ketua pansus.
“Saya tampung semuanya, bangun komitmen itu jika memang maunya begitu. Sebenarnya tidak pakai tatib juga ngga masalah, apa yang diusulkan Matinus juga bagus. Sebenarnya tergantung waktu rapat, kan bisa saja dibicarakan, kamu kan sudah, coba gantian. Itu yang dinamakan musyawarah mufakat,” jelas Makmur. (editor: irfan)
