Bontang, infosatu.co – BPJS Ketenagakerjaan dianugerahi penghargaan Investment Governance Award tahun 2020 oleh ASEAN Social Security Association (ASSA) dalam gelaran ASSA Board Meeting tahun 2020 di Phnom Penh, Kamboja oleh National Social Security Fund Cambodia selaku tuan rumah, Rabu (9/12/2020).
Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui webinar ASSA Board Meeting dan dihadiri oleh seluruh negara anggota ASSA berjumlah 10 Negara dan 20 institusi jaminan sosial.
Penghargaan ini diserahkan secara virtual oleh Chairman ASSA yang merupakan Managing Director dari Employee Trust Fund (ETF) Brunei Darussalam kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto yang didampingi jajaran direksi.
Agus Susanto berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi semua pihak terutama Direktorat Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan dalam mengedepankan pentingnya pengelolaan dana yang baik untuk memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada setiap pekerja agar berjalan sesuai dengan harapan.
“Ini merupakan wujud apresiasi ASSA atas upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola dana pekerja secara terukur dan governance,” ungkapnya.
Penghargaan ini diraih oleh BPJS Ketenagakerjaan atas upayanya dalam menegakkan prinsip kehati-hatian atau Good Governance (GG) dan bebas dari intervensi dalam penetapan kebijakan operasional investasi.
Kebijakan tersebut di antaranya yaitu pengelolaan dana pekerja yang menggunakan mekanisme dynamic asset allocation dengan mempertimbangkan asset liability management.
BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki protokol jika terjadi krisis terkait investasi yang disebabkan kondisi perekonomian Indonesia.
BPJS Ketenagakerjaan juga mengimplementasikan ISSA Guidelines on Investment in the Social Security Funds.
“Antara lain investment structures, principles and beliefs, investment strategy, investment processes, monitoring investment management, dan investment governance and investment performance,” paparnya.
Monitoring dan supervisi selalu dilakukan secara terus menerus untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi. Seluruh aktivitas investasi selalu didokumentasikan dan dikelola dengan baik oleh manajer investasi sebagai bukti pendukung dan basis pelaporan data.
Agus menekankan bahwa pengelolaan dana investasi yang transparan dan akuntabel sangat penting dilakukan agar kepercayaan publik kepada BPJS Ketenagakerjaan terus terjaga.
BPJS Ketenagakerjaan selalu diawasi dan diaudit oleh lembaga-lembaga eksternal dan internal yang kredibel. Sebut saja Kantor Akuntan Publik (KAP), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tentunya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut tidak lain untuk selalu memastikan pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan regulasi dan bebas dari konflik kepentingan. Semoga dengan adanya penghargaan ini, akan memperkuat keyakinan para stakeholder bahwa pengelolaan dana yang dilakukan dengan sangat governance,” jelas Agus.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan Amran Nasution, selain senantiasa menerapkan GG, Direktorat Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan juga selalu berusaha melakukan efisiensi biaya.
“Seperti efisiensi biaya transaksi untuk investasi saham, obligasi dan reksadana yang telah diterapkan sejak bulan Maret tahun 2017 silam. Besaran efisiensi transaksi yang dilakukan mencapai 50 persen-75 persen,” bebernya.
Menurutnya, efisiensi ini perlu dilakukan. Sebab dengan jumlah dana yang semakin besar maka perlu diimbangi dengan biaya transaksi yang semakin efisien.
“Dampak dari efisiensi ini sangat signifikan bagi peningkatan dana peserta,” tambah Amran.
Kinerja investasi dana pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan juga tumbuh signifikan, tentunya dengan didorong oleh peningkatan iuran. Sehingga pertumbuhan dana kelolaan selama 5 tahun terakhir mencapai 109,4 persen CAGR (Compound Annual Growth Rate) atau dari Rp 206,05 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 431,67 triliun pada tahun 2019.
Pada 30 November 2020, BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan total portofolio dana investasi berjumlah Rp 472,9 triliun dengan jumlah hasil investasi sebesar Rp 28,9 triliun. Dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, dana investasi BPJS Ketenagakerjaan ini tumbuh sebesar 12,9 persen dan hasil investasi tumbuh 8 persen.
Sementara untuk Yield of Investment (YOI) yang diperoleh BPJS Ketenagakerjaan pada 30 November 2020 mencapai sebesar 7,29 persen (annualized). Diterangkan Amran, meski di tengah kondisi investasi global yang lesu akibat pandemi Covid-19, pihaknya terus mengupayakan yang terbaik bagi peserta.
Upaya tersebut dengan melakukan penempatan dana yang tepat berdasarkan regulasi dan berpatokan pada protokol krisis investasi. Kata Amran, investasi BPJS Ketenagakerjaan turut mendukung likuiditas keuangan dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dengan melakukan penempatan dana pada bank-bank Himbara dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan total penempatan dana pada 30 November 2020 sebesar Rp 53,3 triliun atau setara dengan 11,2 persen dari total portofolio,” terangnya.
Dia juga menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan turut mendukung likuiditas pasar obligasi dalam negeri dengan secara aktif melakukan pembelian obligasi pemerintah konvensional dan syariah.
“Dengan total penempatan dana pada 30 November 2020 mencapai Rp 307,6 triliun atau setara dengan 65 persen dari total portofolio investasi BPJS Ketenagakerjaan. Begitu pula dengan bobot saham yang mayoritas ditempatkan pada saham kelompok LQ 45 yaitu sebesar 97,27 persen,” katanya.
Selanjurnya BPJS terus memastikan manajer investasi yang bekerjasama memiliki pengalaman yang sangat baik dan memiliki dana kelolaan terbesar di pasar modal serta telah memenuhi sistem skoring internal BPJS Ketenagakerjaan,” sambungnya. (editor: irfan)
