Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mencatat capaian signifikan dalam pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Hingga pertengahan 2025, sebanyak 386 unit rumah telah berhasil dibangun sejak program ini digulirkan pada 2022.
Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Arhamsyah, yang turut terlibat dalam koordinasi lintas sektor menyampaikan bahwa program ini.
Hal tersebut menjadi bukti nyata kontribusi sektor non-APBD, khususnya dari perusahaan-perusahaan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Program Rumah Layak Huni ini sepenuhnya digerakkan oleh CSR, tidak menggunakan dana APBD,” ujarnya.
Dia mengatakan, pihaknya berupaya memastikan perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, dan industri lainnya ikut berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di sekitar wilayah operasional perusahaan yang bersangkutan.
Selain 386 unit yang sudah berdiri, masih terdapat 86 unit rumah lagi yang telah memiliki komitmen pembangunan, namun masih dalam tahap proses.
Jika seluruhnya terealisasi, total unit yang selesai pada 2025 diperkirakan mencapai 472 unit.
Meski angka ini belum menyentuh target 508 unit sebagaimana yang dicanangkan sebelumnya, pemerintah tetap optimistis pencapaian tersebut bisa mendekati 96 persen dari target awal.
“Kami siap membangun lebih banyak lagi, tinggal bagaimana realisasi komitmen dari pihak perusahaan. Selama mereka berkomitmen dan konsisten, kami akan fasilitasi pelaksanaan pembangunannya,” tegas Arhamsyah.
Dalam hal pemerataan, dia juga menyoroti pentingnya distribusi pembangunan yang adil di seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), misalnya, mendapatkan porsi yang lebih sedikit karena belum banyak perusahaan di wilayah tersebut yang aktif menyalurkan CSR untuk pembangunan RLH.
Namun, Pemprov tetap berupaya menyisihkan kuota agar pemerataan pembangunan tetap terjaga.
“Kami memang kesulitan di daerah seperti Mahulu. Tapi bukan berarti kami abaikan. Tahun ini kami alokasikan lima unit untuk Mahulu, murni dari pengaturan kuota agar semua daerah bisa menikmati manfaat program ini,” jelasnya.
Dia juga menambahkan bahwa secara teknis, spesifikasi pembangunan rumah ini juga menyesuaikan dengan standar minimum kelayakan hunian, yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat penerima.
“Fokus utama kita adalah menciptakan rumah yang benar-benar layak, nyaman, dan dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Kita pastikan spesifikasinya tidak asal-asalan, bahkan mendapat pendampingan teknis dari tim terkait,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa keberlanjutan program ini sangat tergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Oleh karena itu, Pemprov terus membangun komunikasi intensif dengan pihak perusahaan agar komitmen CSR mereka bisa tepat sasaran dan terukur.
“Program ini bisa menjadi contoh kolaborasi pembangunan tanpa harus menunggu dana APBD. Ini adalah bentuk gotong royong nyata antara sektor swasta dan pemerintah,” tutupnya.
Dengan pelaksanaan yang terus dievaluasi dan diperbaiki, Pemprov Kaltim berharap RLH dapat menjadi solusi permanen bagi persoalan kemiskinan ekstrem, khususnya dalam penyediaan hunian yang layak dan bermartabat bagi warga berpenghasilan rendah. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
