Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tak ingin ekspansi sekolah negeri justru mematikan sekolah swasta. Pengembangan pendidikan harus berjalan beriringan, sehingga sekolah negeri dan swasta sama-sama punya ruang untuk tumbuh dan melayani masyarakat.
Komitmen itu ditegaskan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji saat menerima pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta se-Kaltim di Ruang Rapat Wagub Kaltim, Kamis 30 Juli 2026.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para kepala sekolah menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari sistem penerimaan murid baru hingga pengembangan kesejahteraan guru.
“Prinsipnya Pemprov Kaltim menerima aspirasi yang disampaikan MKKS SMK swasta, terkait sistem penerimaan siswa baru hingga bagaimana pengembangan kesejahteraan guru,” kata Seno.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh melihat pendidikan hanya dari sisi pembangunan dan penambahan sekolah negeri. Keberadaan sekolah swasta juga memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia Kaltim menuju generasi emas.
Karena itu, rencana pembentukan sekolah negeri baru, khususnya SMA dan SMK, perlu dikaji secara matang dengan mempertimbangkan keberlangsungan sekolah swasta yang sudah lebih dulu melayani masyarakat.
“Pemprov tidak ingin sekolah swasta terdampak dari banyaknya sekolah negeri. Harus ada kebijakan tersendiri agar sekolah swasta tetap aktif dan berkembang,” tegasnya.
Seno bahkan meminta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim tidak hanya bekerja dari balik meja. Kondisi sekolah negeri dan swasta di setiap daerah harus dilihat langsung agar pemerintah memiliki gambaran yang utuh mengenai persoalan pendidikan di lapangan.
“Yang mana harus dibantu dan mana yang sudah maju,” ujarnya.
Sekolah swasta yang mengalami keterbatasan dan sulit berkembang, kata Seno, perlu mendapat perhatian pemerintah. Sebab, pemerataan kualitas pendidikan tidak akan tercapai jika dukungan hanya diarahkan kepada sekolah negeri.
“Kalau ada sekolah swasta yang kurang berkembang, perlu dibantu pemerintah daerah. Pengembangan pendidikan bukan hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga swasta,” katanya.
Seno ingin sekolah negeri dan swasta tidak ditempatkan dalam posisi saling bersaing untuk bertahan hidup. Keduanya harus menjadi kekuatan bersama dalam memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim.
“Sekolah swasta dan negeri harus bisa duduk berdampingan. Harapannya, semua sukses dalam mencerdaskan anak bangsa,” pungkasnya.
Dalam pertemuan tersebut hadir perwakilan MKKS SMK swasta dari sejumlah daerah, di antaranya Ida Prahastuty dan H Hasanuddin dari Kukar, Fakhruddin dan Sugianto, Bahrun Amin dari Bontang, Akhmad Yamsi dari Kutai Timur, Djumardin dan Yudi dari Balikpapan, Kurniawan dari Samarinda, Pramono dari PPU, serta Amir dari Paser. Wagub Seno didampingi Plt Kepala Disdikbud Kaltim Armin.
