Samarinda, Infosatu.co – Keberlanjutan penanganan HIV/AIDS di Kalimantan Timur (Kaltim) berpotensi mengalami kendala pembiayaan jika dukungan Global Fund dari luar negeri benar-benar berakhir pada 2027.
Selama ini, dukungan tersebut turut menopang layanan penanggulangan HIV/AIDS, termasuk penyediaan skrining dan obat antiretroviral (ARV) yang diberikan secara gratis kepada orang dengan HIV (ODHIV).
Jika sumber pendanaan tersebut tidak lagi tersedia, pemerintah daerah dinilai perlu mengambil alih pembiayaan agar layanan pemeriksaan dan pengobatan HIV/AIDS tidak terhenti.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penanggulangan HIV/AIDS DPRD Kaltim Darlis Pattalongi mengatakan persoalan pembiayaan menjadi salah satu poin penting yang perlu diatur dalam rancangan regulasi tersebut.
Menurutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki komitmen anggaran untuk memastikan program penanggulangan HIV/AIDS tetap berjalan.
“Dinas Kesehatan tadi menyampaikan ke kita, kemungkinan sumber dana dari Global Fund tahun 2027 itu sudah tidak ada. Nah, makanya kalau sampai tidak diantisipasi dengan APBD, maka penanganan penanggulangan HIV/AIDS kita bisa lumpuh,” ujarnya, Rabu, 16 September 2026.
Ia menilai pembiayaan dari APBD diperlukan terutama untuk menjamin kebutuhan skrining dan obat-obatan. Selama ini, layanan tersebut telah dibuat lebih dekat dengan masyarakat melalui Puskesmas.
Alat skrining HIV telah disebar ke puskesmas, sementara obat ARV juga tersedia dan diberikan secara gratis. Skema tersebut membuat masyarakat tidak harus datang ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan dasar penanganan HIV.
Karena itu, berakhirnya dukungan Global Fund dinilai perlu diantisipasi sejak sekarang. Jangan sampai perubahan sumber pembiayaan justru membuat akses masyarakat terhadap skrining dan pengobatan menjadi terbatas.
“Makanya kalau sampai tidak diantisipasi dengan APBD, maka penanganan penanggulangan HIV/AIDS kita bisa lumpuh,” katanya.
Terkait besaran anggaran yang dibutuhkan, ia menyerahkan perhitungannya kepada Dinas Kesehatan. Kebutuhan tersebut nantinya dihitung secara teknis berdasarkan kebutuhan program dan layanan di lapangan.
“Yang jelas itu nanti hitungan-hitungan teknisnya ada di Dinas Kesehatan,” pungkasnya.
