Samarinda, Infosatu.co – Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok bukan pekerjaan yang bisa dilakukan secara mendadak ketika harga mulai melonjak. Dibutuhkan kesiapan, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor sejak dini agar masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, terutama saat permintaan meningkat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Atas dasar itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai memperkuat langkah mitigasi pengendalian inflasi dengan memastikan ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, serta mengawasi perkembangan harga sejumlah komoditas strategis.
Langkah tersebut menjadi salah satu perhatian Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda secara virtual di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Lantai III, Balai Kota Samarinda, Selasa, 3 November 2026.
Dalam pembahasan nasional, kenaikan harga cabai di sejumlah daerah menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi gejolak harga, terutama pada komoditas pangan yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca, produksi, dan kelancaran distribusi.
Di Kota Samarinda sendiri, berdasarkan data statistik per 2 November 2026, inflasi tahunan atau year-on-year (yoy) tercatat sebesar 4,39 persen. Sementara inflasi bulanan atau month-to-month (mtm) berada pada angka 0,30 persen.
Dari sejumlah komoditas yang dipantau, daging ayam ras menjadi penyumbang andil inflasi terbesar. Adapun harga cabai relatif stabil pada kisaran Rp60.000 hingga Rp80.000 per kilogram.
Menanggapi hal tersebut, Saefuddin Zuhri mengungkapkan pemerintah tidak boleh hanya menunggu terjadinya kenaikan harga untuk kemudian melakukan intervensi.
Menurutnya, pemantauan secara berkala dan kemampuan membaca potensi gangguan pasokan harus menjadi dasar pengambilan kebijakan.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan melalui langkah antisipatif, bukan hanya bergerak ketika harga sudah mengalami kenaikan. Kita harus mengetahui perkembangan harga di pasar, memastikan stok tersedia, dan mengidentifikasi komoditas yang berpotensi mengalami gangguan pasokan,” ungkap Saefuddin.
Pembahasan teknis dalam rakor turut melibatkan sejumlah perangkat daerah dan badan usaha milik daerah. Perumda Varia Niaga Samarinda menyampaikan perkembangan ketersediaan pasokan daging ayam ras, sedangkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Perdagangan memaparkan kondisi harga dan pasokan cabai di pasaran.
Menurut Saefuddin, keterlibatan seluruh unsur tersebut sangat penting karena pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan keselarasan informasi antara pemerintah, distributor, pelaku usaha, dan daerah pemasok agar potensi kelangkaan maupun kenaikan harga dapat segera diantisipasi.
“Setiap perangkat daerah harus memahami kondisi komoditas yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan sampai ada keterlambatan informasi ketika terjadi perubahan harga atau hambatan distribusi. Koordinasi harus berjalan cepat agar pemerintah bisa mengambil tindakan yang tepat,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala bagian (Kabag) Perekonomian Pemkot Samarinda, Nadya Turisna, turut memaparkan sejumlah faktor fundamental yang memengaruhi pergerakan harga di Samarinda.
“Faktor tersebut meliputi siklus cuaca dan gejolak pasokan hortikultura, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, tekanan pada sektor penerbangan dan konektivitas regional, kondisi pascatahun ajaran baru, hingga dinamika harga komoditas global,” jelasnya.
Saefuddin menekankan bahwa ketersediaan barang di tingkat distributor harus diikuti dengan distribusi yang lancar hingga ke pasar dan konsumen.
Ia juga mendorong optimalisasi Gerakan Pangan Murah sebagai salah satu upaya membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
“Selain menjaga stok dan distribusi, Gerakan Pangan Murah juga perlu dioptimalkan, terutama di wilayah yang membutuhkan. Program ini harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga daya beli tetap terjaga dan kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau,” ujarnya.
Tidak hanya sektor pangan, perhatian Pemkot Samarinda juga mencakup ketersediaan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Saefuddin meminta Pertamina Patra Niaga Samarinda memastikan stok BBM, terutama BBM bersubsidi, tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“BBM juga menjadi kebutuhan penting yang harus dipastikan ketersediaannya. Saya berharap Pertamina Patra Niaga dapat menjaga kecukupan pasokan, khususnya BBM bersubsidi, sekaligus memperhatikan antrean kendaraan di SPBU agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik,” tutupnya. (ADV)
