Samarinda, Infosatu.co – Kegiatan kuliah umum Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto di Universitas Mulawarman (Unmul), Selasa, 23 Juni 2026, diwarnai aksi interupsi dari mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Unmul. Aksi tersebut sempat memicu kericuhan sebelum akhirnya massa digiring keluar dari ruangan.
Kegiatan bertajuk Penguatan Kapasitas HAM dan Uji Publik Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia ini berlangsung di Gor 27 September Unmul sejak pukul 10.00 Wita dan dihadiri sejumlah pihak, termasuk perwakilan Kementerian Hukum dan HAM.
Saat Wamen HAM tengah memulai kuliah umum, sejumlah mahasiswa tiba-tiba menyampaikan interupsi. Mereka menyoroti persoalan kebebasan berpendapat serta mempertanyakan substansi pembahasan HAM di tengah berbagai kasus yang dinilai belum terselesaikan.
“Kami berbicara HAM, berbicara demokrasi. Tapi justru ruang penyampaian pendapat kami dibatasi. Lantas kepada siapa lagi kami percaya?” teriak salah satu mahasiswa dalam forum tersebut.
Mahasiswa juga menyinggung sejumlah isu, mulai dari revisi Undang-Undang HAM hingga persoalan lubang tambang di Kalimantan Timur yang disebut telah menelan korban jiwa.
Menanggapi interupsi tersebut, Wamen HAM Mugiyanto meminta agar forum tetap berjalan sesuai agenda. Ia menegaskan bahwa kuliah umum memiliki sesi tersendiri untuk dialog.
“Ini sesi kuliah umum. Nanti ada sesi dialog. Saya harap kita saling menghormati,” ujarnya di hadapan peserta.
Meski demikian, mahasiswa tetap melanjutkan penyampaian aspirasi mereka, bahkan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Kericuhan sempat terjadi akibat saling sahut antara mahasiswa dan pihak penyelenggara. Namun situasi berangsur kondusif setelah moderator mengambil alih forum dan mengimbau agar kegiatan dilanjutkan dengan tertib. Massa mahasiswa kemudian diarahkan keluar dari lokasi acara.
Usai melakukan aksi, Presiden BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap Kementerian HAM dan pemerintah.
“Banyak persoalan HAM yang belum selesai, baik nasional maupun di Kaltim. Ini sinyal yang kami sampaikan agar ada perhatian dan perbaikan nyata,” ujarnya saat diwawancari awak media.
Ia juga menyebut metode aksi yang dilakukan telah melalui proses konsolidasi internal dan dianggap sebagai bentuk penyampaian aspirasi yang paling ideal dalam situasi tersebut.
Mahasiswa berharap pemerintah tidak hanya menghadirkan forum seremonial, tetapi juga menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan HAM yang masih menjadi pekerjaan rumah hingga saat ini.
