Samarinda, Infosatu.co – Percepatan serapan anggaran dan pelaksanaan program internet gratis menjadi dua prioritas yang langsung dikejar Ririn Sari Dewi usai menggantikan Muhammad Faisal sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Yang pertama tentu kita melanjutkan program yang sudah dibangun Pak Faisal. Karena saat ini kita sudah berada di pertengahan tahun, maka fokus awal adalah percepatan serapan anggaran,” ujar Ririn usai pelantikan di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 29 Juni 2026.
Ririn mengatakan tidak banyak waktu untuk beradaptasi karena tahun anggaran telah memasuki pertengahan. Selain mempercepat realisasi anggaran, ia juga akan melanjutkan sejumlah program strategis yang telah berjalan, termasuk program internet gratis yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Kaltim.
Menurutnya, pemerataan akses internet tidak dapat hanya mengandalkan anggaran pemerintah provinsi. Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci agar program tersebut dapat berjalan lebih optimal.
“Semua harus disinergikan. Di kondisi fiskal seperti sekarang, kolaborasi menjadi kebutuhan,” katanya.
Selain mengejar realisasi program, Ririn juga ingin memperkuat fungsi Diskominfo sebagai juru bicara pemerintah.
Ia menyebut perangkat daerah tersebut memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi publik, meningkatkan literasi digital, mengelola data melalui fungsi wali data, serta menyelaraskan kebijakan komunikasi dan informatika dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota.
Ririn menilai tantangan komunikasi pemerintah saat ini semakin kompleks seiring pesatnya arus informasi di media sosial. Karena itu, pemerintah dituntut lebih cepat merespons berbagai isu agar informasi yang tidak benar tidak terlanjur berkembang luas.
“Kalau dulu kita banyak berbicara soal keterbukaan informasi, sekarang tantangannya lebih besar karena kita hidup di era media sosial. Serangannya luar biasa. Jangan sampai ketika muncul hoaks ada jeda respons yang terlalu lama sehingga informasi itu terlanjur viral,” ujarnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Diskominfo Kaltim akan memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) serta meningkatkan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap OPD agar penyampaian informasi kepada masyarakat berlangsung lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.
“Penguatan PPID di setiap SKPD menjadi penting. Informasi pemerintah harus bisa tersampaikan dengan cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat,” katanya.
Ririn juga menegaskan media massa tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik. Menurutnya, hubungan komunikasi dan koordinasi dengan insan pers akan terus diperkuat.
“Teman-teman wartawan adalah mitra utama kami dalam penyebaran informasi. Hubungan koordinasi dan komunikasi ini harus semakin kuat,” tutupnya.
