Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menargetkan sistem pembayaran parkir tanpa uang tunai atau cashless untuk menutup celah kebocoran penerimaan dari sektor parkir.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan digitalisasi parkir menjadi bagian penting dalam rencana parkir berlangganan yang tengah disiapkan Pemkot Samarinda.
Ia mengatakan persoalan parkir selama ini bukan hanya berkaitan dengan tarif, tetapi juga adanya kebocoran akibat sistem yang belum sepenuhnya terdigitalisasi.
“Yang pasti masalah sosialnya satu, kita ingin menghilangkan kebocoran dengan cara cashless. Jadi tidak ada lagi pembayaran tunai,” ujar Andi Harun.
Dalam skema yang direncanakan, kendaraan roda dua dikenakan biaya Rp400 ribu per tahun. Sementara kendaraan roda empat dikenakan Rp1 juta per tahun.
Andi Harun menghitung, biaya parkir kendaraan roda dua jika dibagi selama satu tahun hanya sekitar Rp1.100 per hari. Sementara kendaraan roda empat sekitar Rp2.700 per hari.
Dengan skema tersebut, masyarakat dapat menggunakan parkir tepi jalan umum berkali-kali dalam sehari tanpa kembali membayar setiap kali memarkirkan kendaraan.
“Kebijakan itu hanya berlaku untuk parkir di tepi jalan umum yang menjadi kewenangan pemerintah kota,” tuturnya.
Sementara parkir di dalam gedung seperti mal dan hotel tetap mengikuti mekanisme yang berlaku pada masing-masing pengelola.
Untuk masyarakat dari luar Samarinda yang datang berkunjung, Andi Harun mengatakan mereka tidak diwajibkan mengikuti sistem berlangganan.
“Pembayaran tetap dapat dilakukan menggunakan e-money,” terangnya.
Menurutnya, perubahan sistem tersebut diharapkan dapat membuat pengelolaan parkir lebih transparan sekaligus mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah.
Selain persoalan ekonomi, Pemkot Samarinda juga menargetkan sistem tersebut dapat mengurangi praktik parkir liar yang selama ini muncul akibat transaksi tunai di lapangan.
