Bontang, infosatu.co – Upaya percepatan penanganan stunting di Kota Bontang kini tidak hanya bertumpu pada program pemerintah semata.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mulai memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta tokoh agama di tengah masyarakat.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan keterlibatan banyak pihak dinilai penting karena penanganan stunting membutuhkan dukungan yang luas dan berkelanjutan.
Menurutnya, kemampuan fiskal pemerintah daerah memiliki keterbatasan sehingga dukungan dari perusahaan maupun elemen masyarakat diperlukan agar intervensi dapat berjalan lebih maksimal.
“Seluruh data dari puskesmas dan kelurahan nantinya dipusatkan di Bappeda untuk dipetakan, sehingga bantuan dan intervensi dapat diberikan secara lebih tepat sasaran,” ujarnya, Senin, 25 Mei 2026.
Ia menjelaskan, setelah pelaksanaan timbang serentak dan pemutakhiran data selesai pada Juni mendatang, pemerintah akan melakukan pemetaan kelompok masyarakat yang telah menerima bantuan maupun yang masih membutuhkan intervensi tambahan.
Penanganan stunting sendiri disebut tidak hanya difokuskan pada balita, tetapi juga mencakup ibu hamil, ibu nifas, calon pengantin, hingga anak bawah dua tahun (baduta) yang masuk kelompok rentan.
Selain persoalan gizi, Pemkot Bontang turut memberi perhatian pada faktor lingkungan yang dianggap berpengaruh terhadap kondisi kesehatan anak, seperti sanitasi, akses air bersih, dan ketersediaan jamban layak.
“Permasalahan sanitasi dan lingkungan juga menjadi perhatian karena turut memengaruhi kondisi kesehatan anak dan keluarga,” jelas Agus Haris.
Dalam pelaksanaannya, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dilibatkan dalam tim percepatan penanganan stunting, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DP3AKB, Dinas PUPR hingga Perumahan dan Permukiman.
Pemkot menegaskan seluruh program intervensi nantinya akan berbasis data agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan, termasuk dalam menentukan bentuk dukungan perusahaan melalui forum TJSL.
Selain itu, pemerintah juga berencana memperkuat edukasi kesehatan masyarakat dengan melibatkan tokoh agama dan tenaga psikologi.
Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak sejak dini.
“Kami ingin membangun kesadaran bersama bahwa kesehatan anak adalah tanggung jawab semua pihak. Jadi penanganannya tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga perlu dukungan masyarakat dan dunia usaha,” pungkasnya. (Adv)
