Samarinda, infosatu.co – Organisasi Perempuan Mahardhika Samarinda menyuarakan kritik terhadap kondisi ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak pada perempuan.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan pada Jumat, 1 Mei 2025, bertepatan dengan May Day atau Hari Buruh, Anggota Perempuan Mahardhika Samarinda Disya Halid, menyoroti persoalan kerja tidak layak, praktik diskriminatif, hingga kekerasan yang masih terjadi di dunia kerja.
Disya menilai perempuan pekerja saat ini masih berada dalam situasi rentan akibat terbatasnya akses terhadap pekerjaan formal yang aman dan layak.
“Perempuan pekerja di Indonesia masih hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian, diskriminasi, dan kekerasan. Banyak yang dipaksa menerima pekerjaan dengan upah murah, kontrak tidak pasti, tanpa jaminan sosial, dan dalam kondisi rentan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tingginya angka pengangguran serta maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai semakin mempersempit peluang kerja, khususnya bagi perempuan.
“Di tengah sulitnya lapangan kerja, perempuan tidak punya banyak pilihan selain menerima kondisi kerja yang tidak layak,” lanjutnya.
Selain aspek ketersediaan pekerjaan, Disya menilai praktik diskriminasi dalam proses rekrutmen masih menjadi persoalan serius.
“Proses rekrutmen masih sarat diskriminasi. Perempuan kerap disaring berdasarkan usia, status perkawinan, penampilan fisik, bahkan ditanya soal rencana memiliki anak,” katanya.
Ia menambahkan, kelompok rentan semakin tersisih dari akses kerja formal.
“Penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, korban kekerasan, hingga kelompok minoritas gender semakin tersingkir. Dunia kerja masih menganggap perempuan sebagai tenaga kerja kelas dua,” tegasnya.
Lebih jauh, Disya mengaitkan kondisi tersebut dengan menguatnya pendekatan represif dalam tata kelola negara yang dinilai berdampak pada ruang demokrasi dan kebebasan pekerja.
“Ketika pendekatan keamanan ditempatkan di atas kesejahteraan, kritik rakyat dibungkam dan kebebasan berserikat dipersempit. Suara buruh perempuan sering dianggap ancaman,” ujarnya.
Menurutnya, situasi tersebut turut memengaruhi kondisi di tempat kerja yang dinilai semakin tidak ramah bagi pekerja.
“Budaya represif juga hadir di ruang kerja, seperti antikritik, antiserikat, dan intimidasi terhadap pekerja yang menuntut haknya,” lanjutnya.
Disya juga menyoroti maraknya kekerasan di dunia kerja yang masih dialami perempuan.
“Pelecehan seksual, kekerasan verbal, ancaman pemecatan saat hamil, pemotongan upah sepihak, hingga beban kerja berlebih masih terus terjadi,” katanya.
Ia menambahkan, banyak korban memilih untuk tidak melapor karena khawatir kehilangan pekerjaan atau tidak mendapat perlindungan.
“Banyak perempuan memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan, takut distigma, dan tidak percaya pada mekanisme pengaduan yang seringkali tidak berpihak pada korban,” jelasnya.
Atas berbagai persoalan tersebut, Disya menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan.
“Negara wajib memastikan tersedianya lapangan kerja yang aman, berupah layak, bebas diskriminasi, memiliki jaminan sosial, serta perlindungan maternitas bagi perempuan pekerja,” ujarnya.
Ia juga mendesak pemerintah untuk menepati komitmen penciptaan lapangan kerja.
“Janji penciptaan lapangan kerja tidak boleh berhenti sebagai slogan. Pemerintah harus menghadirkan pekerjaan formal yang berkualitas, bukan kerja murah tanpa perlindungan,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penghapusan praktik rekrutmen diskriminatif.
“Akses kerja harus dibangun berdasarkan kemampuan, bukan prasangka patriarki,” katanya.
Disya turut mendesak penghapusan segala bentuk kekerasan di tempat kerja melalui penguatan mekanisme perlindungan.
“Pemerintah dan perusahaan wajib memastikan pencegahan, pelaporan, perlindungan korban, serta penghukuman tegas terhadap pelaku kekerasan,” lanjutnya.
Di akhir pernyataan, ia menyerukan pentingnya solidaritas di kalangan perempuan pekerja.
“Kami percaya perubahan tidak datang dari belas kasihan, tetapi dari perjuangan perempuan pekerja yang terorganisir, bersuara, dan berani melawan ketidakadilan,” tandasnya.
