Samarinda, infosatu.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Sri Wahyuni mengungkapkan data sensus yang luput dari perhatian Pemprov Kaltim perlu diberi perhatian karena dapat memengaruhi ketentuan kebijakan pemerintah.
“Makanya, perlu fakta dan data. Terutama yang luput atau lepas dari perhatian Pemprov Kaltim. Tentu, melalui capaian rilis data yang kita terima dapat memberi masukan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan,” kata Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni saat memberi arahan pada Rakorda dan Launching ST2023 Sensus Pertanian Provinsi Kaltim di Balikpapan, Senin (4/12/2023).
Rilis Data Sensus Pertanian atau ST2023 Provinsi Kaltim yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim diharapkan dapat menjadi evaluasi, review dan instrospeksi bagi pemerintah daerah di Kaltim.
Apakah program yang sudah dilakukan hingga saat ini sesuai dengan capaian rilis data ST2023?
“Untuk itu, melalui hasil sensus pertanian ini dapat menjadi evaluasi atau review, instrospeksi bagi pemerintah daerah. Apakah program pertanian dalam arti luas sudah maksimal dikerjakan,” sambungnya.
Karena itu, hasil rilis data dari ST2023 ini telah menangkap isu strategis pertanian nasional seperti urban farming, petani milenial dan modernisasi pertanian.
Maka dari itu, Sekda Sri berharap data ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis sektor pertanian, sehingga akan dapat meningkatkan kualitas desain kebijakan bidang pertanian dalam arti luas di Kaltim.
Dengan begitu, Kaltim sebagai mitra dan kabupaten/kota se-Kaltim sebagai kota penyangga IKN dapat berkolaborasi dengan baik, sehingga bisa membantu memenuhi pasokan kebutuhan IKN dalam bidang pertanian.
“Saya mengajak, seluruh pihak untuk berkolaborasi. Melalui data ST2023 ini, kita dapat mengidentifikasi potensi, kebutuhan dan peluang untuk memajukan sektor pertanian di Kalimantan Timur sekaligus mendukung keberlanjutan IKN,” jelasnya.
Diketahui, Pemprov Kaltim telah melakukan beberapa kebijakan dalam mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas. Di antaranya terdapat program sejuta hektare dalam rangka mewujudkan swasembada pangan lokal yang terpola seperti food estate yang tersebar pada sentra-sentra di 7 kabupaten/kota. Jadi tidak dalam satu hamparan atau kawasan.
