Samarinda, infosatu.co – Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) terus menjadi fokus penting pemerintah termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim).
Salah satu langkah konkret yang tengah digagas ialah pemanfaatan limbah sampah menjadi energi listrik atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
Upaya ini sejalan dengan agenda nasional dalam percepatan pengelolaan sampah yang juga masuk ke dalam 1000 Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim turut mengambil bagian dalam misi besar ini.
Melihat timbulan sampah yang mencapai sekitar 626 ribu ton per tahun, potensi konversi sampah menjadi energi dianggap menjanjikan.
Namun, di balik peluang itu, masih banyak kendala yang perlu diselesaikan agar rencana tersebut dapat terealisasi.
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Riawati membenarkan.
Riawati mengungkapkan, salah satu hambatan terbesar terletak pada jumlah timbulan sampah yang belum memenuhi syarat minimal dari pemerintah pusat, yakni 1.000 ton per hari.
“Untuk Balikpapan saja baru sekitar 507 ton per hari, sedangkan Samarinda sedikit lebih tinggi di angka 605 ton. Kalau digabung dengan Kutai Kartanegara, hanya bertambah sekitar 220 ton,” katanya.
“Daerah lain seperti Bontang dan Kutim malah belum bisa dikategorikan masuk,” jelas Riawati.
Itu disampaikan dalam Forum Energi Daerah Kaltim di Hotel Mercure Samarinda pada Kamis, 16 Oktober 2025.
Keterbatasan timbulan sampah ini membuat upaya menarik investor menjadi lebih menantang.
Riawati mengaku, pihaknya sempat mempertimbangkan kerja sama dengan calon investor dari China untuk menggabungkan sampah dari beberapa daerah.
Namun rencana itu terkendala biaya tinggi akibat minimnya infrastruktur pendukung.
“Kita ini suka tidak suka, terkendala di infrastruktur. Secara perhitungan bisa saja memungkinkan, tapi harus dilihat apakah layak dari sisi produksi dan pasar, karena satu-satunya pembeli listrik kita hanyalah PLN,” terangnya.
Selain kendala teknis, tantangan juga muncul dari sisi regulasi dan mekanisme kerja sama.
Menurut Riawati, banyak investor lebih memilih pola business-to-business (B2B) dibandingkan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), karena dianggap lebih sederhana dan minim risiko.
“Investor lebih nyaman dengan sistem B2B karena tidak banyak prosedur dan lelang seperti pada KPBU,” katanya.
“Selain itu, skema bagi hasil di KPBU juga dianggap lebih berisiko,” tambahnya.
Meski demikian, Pemprov Kaltim tetap optimistis melangkah. Beberapa strategi tengah disiapkan untuk memperkuat pengembangan PLT Sampah.
Antara lain melalui peningkatan kualitas pengelolaan sampah, pemilihan teknologi yang tepat guna, penguatan pembiayaan dan insentif, serta penyederhanaan regulasi dan tata kelola.
Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat, integrasi dengan program energi dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga pengawasan berkelanjutan juga menjadi bagian penting dari strategi besar tersebut.
Dengan langkah-langkah itu, Pemprov Kaltim berharap dapat mempercepat transisi energi menuju sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan.
“Tantangan memang besar, namun arah dan komitmen daerah dalam mendukung agenda nasional EBT terus menunjukkan sinyal positif menuju Kaltim yang lebih hijau dan mandiri energi,” tandasnya.
