Samarinda, infosatu.co – Rendahnya daya tampung sekolah negeri di Kota Balikpapan dalam menjawab kebutuhan pendidikan, terutama dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari jenjang SMP ke SMA jadi sorotan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti.
Hal itu disampaikan usai rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang membahas tentang Persiapan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA dan SMK Tahun Pembelajaran 2025/2026 di Gedung E DPRD Kaltim pada Selasa, 10 Juni 2025.
Damayanti mengatakan, saat ini hanya sekitar 51 persen lulusan SMP yang dapat tertampung di SMA/SMK Negeri.
Kondisi ini pun dinilainya memprihatinkan dan mendesak Pemprov Kaltim untuk segera mengambil langkah nyata.
“Kalau berbicara SPMB, khususnya di Balikpapan, daya tampung dari SMP ke SMA memang sangat kurang. Hanya 51 persen yang bisa tertampung,” katanya.
“Artinya, pemerintah harus hadir menjamin hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan,” tuturnya.
Ia pun menegaskan, bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dan harus melanjutkan ke sekolah swasta, maka pemerintah provinsi seharusnya ikut memberikan dukungan.
Minimal dalam bentuk subsidi pembiayaan pendidikan.
“Kalau pun harus ke sekolah swasta, maka saya berharap ada campur tangan pemprov. Misalnya dengan mengurangi beban biaya sekolah. Sehingga hak atas pendidikan tetap bisa dirasakan anak-anak kita,” katanya.
Terkait solusi jangka panjang, Damayanti menyebutkan bahwa rencana penambahan sekolah di Balikpapan tetap ada.
Namun terkendala ketersediaan lahan. Mengingat Kota Balikpapan tergolong sudah sangat padat, maka pilihan yang memungkinkan adalah memanfaatkan lahan milik pemprov atau membangun sekolah vertikal.
“Kebutuhan lahan untuk sekolah itu tidak kecil. Tapi mungkin ada titik-titik tertentu milik pemprov yang bisa dimanfaatkan,” katanya.
“Kalau lahan terbatas, maka solusinya sekolah harus dibangun bertingkat. Perencanaan seperti itu harus matang sejak awal,” terangnya.
Ia juga menegaskan pentingnya memperluas ruang belajar (rombel) di sekolah-sekolah yang sudah ada.
Di sisi lain, peran sekolah swasta tidak bisa diabaikan dalam sistem pendidikan, sehingga subsidi dari pemerintah juga semestinya mencakup siswa swasta.
“Bagaimanapun, sekolah swasta punya peran besar. Jangan sampai mereka diabaikan. Yang jadi masalah itu kan biaya masuk swasta tinggi,”
“Nah, pemerintah harus hadir juga di situ, entah melalui subsidi atau skema gratis seperti di sekolah negeri,” pungkas Damayanti.
