Samarinda, infosatu.co – Rencana pemberlakuan parkir berlangganan yang tengah digodok Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat atensi dari legislatif.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Saputra, mengingatkan pemerintah agar kebijakan tersebut tidak justru menjadi beban baru bagi masyarakat tanpa jaminan bebas dari Juru Parkir (Jukir) liar.
Samri mengakui bahwa dari sisi administratif, parkir berlangganan memiliki potensi positif untuk menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, ia menyoroti aspek keadilan bagi warga yang jarang beraktivitas di ruang publik.
“Sisi positifnya, pendapatan daerah lebih terarah dan mengurangi kebocoran. Tapi sisi negatifnya, masyarakat agak keberatan. Belum tentu warga yang jarang keluar ke tempat umum harus diberlakukan hal yang sama,” ujar Samri, Rabu, 22 April 2026.
Meskipun sebagian ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sudah mulai menerapkan sistem tersebut, Samri menyarankan agar kebijakan ini diwajibkan secara menyeluruh kepada seluruh pegawai tanpa terkecuali sebelum menyasar masyarakat luas.
Menurutnya, internal Pemkot harus menjadi pilot project yang benar-benar matang.
“Dimaksimalkan dulu di lingkungan Pemkot. Seluruh pegawai tanpa terkecuali wajib parkir berlangganan sebagai percontohan yang matang. Jika internal sudah solid, baru ke masyarakat,” katanya.
“Jangan sampai beban persoalan jukir liar ini langsung dialihkan ke warga, sementara mereka sudah membayar berbagai macam pajak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Samri meragukan efektivitas parkir berlangganan dalam memberantas jukir liar di lapangan. Ia mengkhawatirkan terjadinya “kerugian ganda”.
Di mana warga sudah membayar langganan bulanan, namun tetap ditarik biaya oleh oknum jukir di titik-titik parkir dadakan.
“Apakah ada jaminan saat parkir tidak ditarikin lagi? Masih banyak jukir liar yang tidak terdata oleh Dishub. Jangan sampai masyarakat rugi dua kali,” katanya.
“Sudah berlangganan tapi masih ditagih dengan sistem premanisme. Pemkot harus menjamin jukir liar diberantas habis,” imbuhnya.
Samri berharap Pemkot Samarinda tidak terburu-buru tanpa kesiapan pengawasan yang ketat.
Baginya, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada keberanian pemerintah dalam menertibkan oknum-oknum jukir nakal demi kenyamanan warga.
“Intinya, parkir berlangganan boleh saja sebagai solusi, tapi harus ada jaminan kenyamanan bagi masyarakat,” pungkasnya.
