Samarinda, Infosatu.co – Menyusutnya ruang fiskal tidak membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengurangi komitmen terhadap pelayanan dasar masyarakat. Dalam RAPBD 2027, pemerintah akan mengunci belanja wajib dan program yang menjadi prioritas.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, kondisi fiskal daerah memang tidak lagi seleluasa tahun-tahun sebelumnya setelah adanya kebijakan nasional yang berdampak terhadap transfer ke daerah.
Namun, Pemkot Samarinda tetap harus memastika sejumlah kebutuhan utama dapat dibiayai.
“Walaupun APBD turun karena pengaruh kebijakan nasional terhadap efisiensi belanja TKD, kita tetap mampu membiayai belanja-belanja yang bersifat wajib, mandatory, earmarking, dan lain-lain,” kata Andi Harun.
Ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, pengawasan, infrastruktur pelayanan dasar, belanja pegawai, serta kebutuhan wajib lainnya menjadi bagian yang akan diprioritaskan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Penyusunan anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi dan skala prioritas. Program yang tidak mendesak akan ditunda, sementara kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat akan didahulukan.
Andi Harun menegaskan, pemerintah tidak ingin keterbatasan anggaran menjadi alasan terhentinya pembangunan.
“Jadi jumlahnya yang akan berkurang, tapi bukan berhenti belanja,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah juga harus tetap mempertimbangkan kebijakan dan kepentingan nasional dalam menyusun kebijakan anggaran daerah.
Menurutnya, keterbatasan fiskal harus dihadapi dengan menyesuaikan pola belanja agar pemerintah tetap memiliki kemampuan menjalankan urusan wajib.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkot Samarinda berharap RAPBD 2027 tetap mampu menopang pelayanan dasar sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah ruang fiskal yang terbatas.
