Jakarta, infosatu.co – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik optimis pendapatan di provinsi tersebut terus meningkat ke depannya. Hal ini karena potensi sumber daya alam yang melimpah dan geliat Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus bergerak.
Ia menyatakan, salah satu potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang akan digenjot adalah penerimaan dari kontribusi delapan perusahaan daerah (perusda) milik Pemprov Kaltim. “Kita akan evaluasi dan optimalkan penerimaan daerah. Akan kita lihat, berapa besar penyertaan modal kita, berapa asetnya dan berapa kontribusi mereka ke PAD,” kata Akmal.
Pernyataan itu disampaikan Akmal usai mendengarkan pemaparan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (6/11/2023).
“Saya harap semua bekerja profesional dan bekerja lebih baik lagi untuk peningkatan PAD kita karena potensinya masih sangat terbuka,” harapnya.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu menyatakan bahwa dalam waktu dekat segera menggelar rapat koordinasi dengan perusda-perusda Kaltim.
Kepala Bapenda Kaltim Ismiati memaparkan struktur pendapatan Kaltim terdiri dari PAD dan pendapatan dana transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
PAD sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pajak daerah, lanjut Ismiati, meliputi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan dan pajak rokok.
Sementara, retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Sedangkan pendapatan dana transfer terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana insentif daerah.
“Pascapandemi tahun 2020 pendapatan daerah kita Rp10,1 triliun. Tahun 2021 Rp10,2 triliun, tahun 2022 Rp16,8 triliun dan tahun ini hingga 3 November sudah mencapai Rp15,1 triliun,” paparnya.
“Rata-rata realisasi komposisi PAD terhadap pendapatan daerah sepanjang 2019-2022 sebesar 55,9 persen. Ini lebih baik karena pendapatan kita masih lebih besar dari transfer pusat,” tambahnya.
Sebagai informasi, delapan perusda Kaltim yang akan dievaluasi itu di antaranya Bankaltimtara, PT Mandiri Migas Pratama (MMP), PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS), PT Melati Bhakti Satya (MBS), PT Listrik Kaltim, PT Silva Kaltim Sejahtera (SKS), PT Agro Kaltim Utama dan PT Jamkrida.
