Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi lll DPRD Samarinda, Samri Shaputra menilai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhadap kerusakan lingkungan akibat dari tambang batu bara kurang maksimal.
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui dinas terkait melakukan pengawasan ketika insiden atau terjadinya persoalan. Namun secara rutin pengawasan yang seharusnya terus dilaksanakan, nyatanya tidak terlaksana secara maksimal.
“Ini menjadi kelemahan, seharusnya pengawasan sedini mungkin sebagai antisipasi awal untuk mencegah terjadi persoalan-persoalan dan kerusakan lingkungan di kemudian hari,” ungkapnya saat ditemui di Gedung Sekretariat DPRD Samarinda, Selasa (17/1/2023).
Sehingga pihaknya meminta agar DLH Kota Samarinda, untuk melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap persoalan atau tuntutan masyarakat akibat dari kegiatan pascatambang batu bara.
“Tentunya hal ini menjadi penting karena aktivitas pascatambang juga banyak menimbulkan bencana serta musibah bagi masyarakat,” terangnya.
Terlebih kata Samri, sebagian besar perusahaan tambang di Samarinda belum sepenuhnya melaksanakan rehabilitasi serta revitalisasi pascatambang yang baik dan sesuai aturan yang berlaku.
“Tentu ini kami sampaikan harapan kepada inspektur tambang untuk meningkatkan sistem pengawasannya terhadap perusahaan. Jangan bekerja ketika terjadi insiden ataupun persoalan saja.
Semisal seperti galian bekas tambang yang dibiarkan bertahun-tahun tanpa adanya program perbaikan pascatambang dan menimbulkan masalah baru.
“Itu bisa dihindari kalau dilakukan pengawasan dan evaluasi lebih awal. Belum lagi korban yang tenggelam di danau galian bekas tambang dan itu membahayakan bagi anak-anak karena kandungan air bekas tambang batu bara ,” tutup Politikus PKS itu.
