Samarinda,Infosatu.co – Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listyono meminta Pemprov Kaltim meningkatkan monitoring terkait perusahaan daerah yang dimiliki.
Monitoring ini sangat penting dilakukan agar gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah mengetahui kinerja perusahaan-perusahaan daerah tersebut.
“Perusda kan sudah diisi orang-orang baru. Jadi sama-sama kita harapkan, mereka bisa meningkatkan pendapatan perusda dan secara otomatis meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) kita,” kata Tio, sapaan akrabnya, belum lama ini di DPRD Kaltim.
Apalagi dari laporan Bank Indonesia pekan lalu, pertumbuhan ekonomi Kaltim cenderung mengalami perlambatan masih sekitar 2%.
Inflasi mulai naik merangkak naik, ditambah lagi Iduladha. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kaltim di sisi lain juga disebabkan lambannya realisasi penggunaan kegiatan-kegiatan APBD karena berbagai aturan dan alasan keterbatasan sumber daya manusia.
Tio menyebutkan salah satu solusi yang bisa dipilih pemerintah adalah dengan menggenjot penerimaan asli daerah (PAD) melalui perusda-perusda.
Tio meragukan pemerintah sudah melakukan monitoring secara intensif terkait kinerja perusda-perusda yang dimiliki.
“Jangan-jangan lima tahun sekali baru dimonitoring,” sindir Tio.
Komisi II sendiri lanjut Tio, secara berkala selalu mengundang perusda-perusda untuk melaporkan progres bisnis mereka. “Ini yang kemudian saya khawatir dari semua itu putarannya ya begitu-begitu saja. Mati suri,” kecam Tio lagi.
Padahal dari perusda-perusda itu ada potensial market dan potensial bisnis yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk peningkatan penerimaan daerah.
