Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memperjuangkan izin usaha pertambangan (IUP) bagi Perusda PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS) agar daerah memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alamnya.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, pelibatan badan usaha milik daerah (BUMD) menjadi salah satu langkah untuk memperbesar kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan dan perekonomian daerah.
“Kita ingin mendapatkan hasil lebih banyak dari penambangan,” ujar Seno saat menjadi keynote speaker Arusbawah Energy Forum 2026 di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Sabtu, 10 Oktober 2026.
Ia menuturkan, daerah penghasil sumber daya alam perlu memiliki ruang lebih besar untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayahnya. Karena itu, Pemprov Kaltim terus menyampaikan kepada pemerintah pusat agar sebagian kewenangan pengelolaan sektor energi dan pertambangan dapat dikembalikan kepada daerah.
Ia mengaku Pemprov Kaltim telah menyurati kementerian terkait dan presiden untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam pengelolaan sektor tersebut.
Menurutnya, keterlibatan BUMD juga perlu diperkuat agar pengusaha lokal tidak hanya menyaksikan aktivitas industri pertambangan dan perminyakan tanpa memperoleh kesempatan yang memadai untuk berpartisipasi.
“Kita ingin pengusaha kita juga tersenyum, ikut berpartisipasi. Banyak dari industri tersebut pengusaha kita hanya jadi penonton,” ucapnya.
Untuk itu, ia ingin BUMD tidak sekadar berada pada posisi penerima hasil, tetapi berkembang menjadi mitra strategis yang terlibat dalam kegiatan usaha. BUMD didorong memiliki peran aktif dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, termasuk akses terhadap forum operasional, pembahasan teknis, dan anggaran kerja.
Perjuangan mendapatkan IUP bagi BKS menjadi salah satu langkah yang disebut Seno tengah diupayakan. Seno menegaskan, berbagai langkah diarahkan untuk memperbesar manfaat kekayaan alam bagi masyarakat Kaltim.
“Kita ingin setiap aset yang ada di Kaltim bisa menghasilkan PAD, semua kembali ke rakyat, ke infrastruktur, kesehatan, pendidikan,” pungkasnya.
