Samarinda, infosatu.co – Kekecewaan pemerintahan terus dilontarkan lantaran perusahaan tambang di wilayah Kaltim menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada universitas di luar daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub sangat menyayangkan pihak perusahaan yang bersangkutan lebih mementingkan penyaluran CSR dan dana pendidikan di luar kaltim.
“Ini boleh saja, tidak ada yang keberatan dan kita tidak ingin mempersoalkan kelembagaan yang menerima,” ungkapnya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga kecewe dengan keberadaan perusahaan yang melakukan operasional di wilayah Kaltim, namun lebih memperhatikan pihak lain.
“Padahal tanggung jawab sosial dan beban sosial yang pertama menerima itu justru wilayah Kaltim,” tuturnya.
Terlebih saat ini, dunia pendidikan di Kaltim lembaga -lembaga atau satuan pendidikan pokasi notabene kawasan yang bersinggungan dengan kawasan operasional tambang justru tidak mencukupi.
“Contoh kasus SMK 2 di Kutai Timur yang jurusan prodinya adalah otomotif dan alat berat justru tidak punya bahan praktek alat berat. Lah ini kan maksud saya memprihatinkan di luar nalar dan sangat mencederai keadilan sosial,” terangnya.
Sehingga ia berharap agar Pemrpov Kaltim bersama DPRD Kaltim mengambil langkah terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di Kaltim. Akan tetapi tidak ada perhatian dengan kepentingan masyarakat Kaltim.
“Memang yang dibantu juga adalah bagian dari kepentingan bangsa. Itu kita akui tetapi semestinya Universitas Mulawarman (Unmul) menjadi prioritas atau universitas lain di Kaltim. Karena yang kita tahu bahwa kualifikasi universitas di Kaltim ini kan masih perlu sentuhan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, tenaga kerja lulusan Kaltim pun sering kali diabaikan perusahaan dan lebih mementingkan lulusan SMK di luar Kaltim.
“Ini tidak boleh didiamkan, dan saya mendorong untuk dipanggil semua perusahaan yang tidak beres itu. Saya tidak tahu pasti tapi paling terbesar se-Indonesia PKP2B tapi apa kontribusinya ke Kaltim,” pungkasnya.
