Samarinda, infosatu.co – Salah satu poin penting yang menjadi sorotan setelah Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disahkan sebagai UU yakni statusnya pemerintah daerah khusus, disebut otorita dan dipimpin oleh kepala otorita.
Kepala otorita ini setara dengan menteri yang nantinya akan dipilih dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, dengan masa jabatan selama lima tahun.
Menanggapi hal itu, Anggota DPD RI Nanang Sulaiman menegaskan bahwa dirinya akan memperjuangkan agar posisi kepala otorita yang ditunjuk oleh Presiden itu merupakan putra daerah.
“Seharusnya orang Kalimantan. Oke jika kepala otorita bukan dari Kalimantan, tapi setidaknya wakilnya dari Kalimantan,” tegasnya saat dihubungi media ini melalui telepon seluler, Selasa (18/1/2022).
Menurutnya, di Kalimantan ini tidak sedikit orang-orang pintar. Namun banyak sekali orang-orang yang mumpuni dan berkualitas, hanya saja jarang termonitor pemerintah pusat.
“Orang-orang kita banyak yang berkualitas, profesor juga banyak, orang-orang yang punya intelektual tinggi pun banyak hanya saja jarang terekspos,” ucapnya.
Oleh sebab itu, DPD RI akan mendorong pemerintah pusat agar bisa memberikan kesempatan kepada orang Kalimantan untuk menjadi pemimpin pemerintah daerah khusus.
“Yang penting sekarang ini kita berjuang dulu, berusaha meminta kepada Presiden agar orang Kalimantan khususnya putra Kaltim berkesempatan memimpin IKN,” harapnya.
Harapannya, usulan atau permintaan ini bisa didengar langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan jika ada kesempatan bertemu dengan Presiden, Nanang akan meminta hal tersebut secara langsung.
“Akhir bulan Pak Presiden ke sini melantik pengurus NU di Balikpapan, semoga bisa berdialog bersama masyarakat. Jika bertemu dengan beliau, saya akan meminta hal itu. Mudah-mudahan didengar, insyaallah Presiden tidak mengecewakan orang Kalimantan,” terangnya. (editor: Dani)
