infosatu.co
POLITIK

DPRD Soroti Prioritas Anggaran Pemkot, Pariwisata Dinilai Belum Jadi Perhatian

Teks: Anggota Komisi II DPRD Samarinda Rusdi Doviyanto. (Emmi/Infosatu)

Samarinda, Infosatu.co – DPRD Samarinda menilai pengembangan sektor pariwisata belum menjadi prioritas dalam kebijakan penganggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Keterbatasan alokasi dana dinilai berdampak langsung pada lambatnya pembangunan destinasi wisata baru serta belum optimalnya kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Anggota Komisi II DPRD Samarinda Rusdi Doviyanto mengatakan besarnya potensi pariwisata tidak akan berkembang tanpa dukungan anggaran yang memadai.

Menurutnya pemerintah perlu menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan apabila ingin menjadikannya sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kalau anggarannya terbatas, sulit melahirkan destinasi baru yang menarik,” ungkapnya.

Rusdi menilai keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pengembangan pariwisata. Justru di tengah persaingan antardaerah, pemerintah dituntut mampu menyusun skala prioritas yang memberikan dampak jangka panjang terhadap perekonomian.

Ia menyebut Samarinda memang tidak memiliki kekayaan wisata alam seperti sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur. Karena itu, kebijakan pengembangan wisata harus diarahkan pada potensi yang dimiliki kota, seperti wisata budaya, seni, dan ruang publik.

Menurutnya, keberadaan Teras Samarinda telah memberikan alternatif destinasi baru bagi masyarakat dan wisatawan. Namun, ia mengingatkan pemerintah tidak boleh bergantung pada satu lokasi saja karena wisatawan membutuhkan lebih banyak pilihan agar lama tinggal di Samarinda meningkat.

Rusdi juga mendorong pemkot mengoptimalkan potensi Desa Budaya Pampang melalui penyelenggaraan atraksi budaya secara berkala. Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat identitas daerah sekaligus meningkatkan daya tarik wisata.

Selain itu, ia meminta pemerintah segera menetapkan arah pengelolaan kawasan wisata budaya tersebut, termasuk kepastian regulasi mengenai pola pengelolaannya.

“Kejelasan kebijakan diperlukan agar pengembangan destinasi dapat berjalan berkelanjutan dan menarik minat investasi tanpa mengesampingkan peran masyarakat adat,” tandasnya.

Related posts

DPRD Kaltim Minta Seragam Gratis Disalurkan Bertahap, Tak Perlu Tunggu Semua Sekolah

Rizki

Delapan Proyek Pendidikan Terhambat, DPRD Kaltim Minta Kontraktor Bermasalah Dicoret

Rizki

Diduga Masih Banyak Kasus Tak Terungkap, DPRD Soroti Korban Kekerasan Anak yang Memilih Diam

Emmy Haryanti