Samarinda, Infosatu.co – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda mencatat jenjang pendidikan menengah masih menjadi fase paling rentan bagi anak untuk berhenti sekolah.
Hal itu tercermin dari penurunan Angka Partisipasi Sekolah (APS), terutama saat transisi dari sekolah dasar (SD) ke sekolah menengah pertama (SMP), hingga berlanjut ke sekolah menengah atas (SMA).
Kepala BPS Kota Samarinda Supriyanto mengatakan hampir seluruh anak usia SD telah mengakses pendidikan. Namun, angka partisipasi mulai menurun ketika memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
“Kalau dilihat dari angka partisipasi sekolah, yang paling rentan putus sekolah itu memang saat transisi dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA,” ujarnya saat ditemui di ruangannya, Rabu, 22 Juli 2026.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, APS usia SD mencapai 99,73 persen. Angka tersebut kemudian turun menjadi 96,11 persen pada jenjang SMP dan kembali menurun menjadi 87,63 persen di tingkat SMA.
Supriyanto menjelaskan penurunan partisipasi sekolah dipengaruhi berbagai faktor. Selain keterbatasan ekonomi keluarga, sebagian anak memilih membantu orang tua mencari nafkah atau terpengaruh lingkungan pergaulan sehingga tidak melanjutkan pendidikan.
“Bisa karena kemampuan ekonomi keluarga, sehingga anak ikut membantu mencari nafkah. Ada juga yang dipengaruhi lingkungan hingga akhirnya memilih tidak melanjutkan sekolah,” katanya.
Sebagai kota perkotaan, Samarinda juga menghadapi fenomena lain, yakni sebagian remaja memilih bekerja atau membuka usaha setelah lulus sekolah karena merasa sudah memperoleh penghasilan.
“Sebagian mencoba berusaha atau bekerja, kemudian merasa sudah cukup sehingga memilih tidak melanjutkan pendidikan,” jelasnya.
Selain APS, BPS juga mencatat Angka Partisipasi Murni (APM) mengalami penurunan di seluruh jenjang pendidikan dibandingkan tahun sebelumnya.
APM SD turun dari 98,10 persen pada 2024 menjadi 96,62 persen pada 2025. Di tingkat SMP turun dari 84,70 persen menjadi 83,12 persen, sedangkan SMA mengalami penurunan paling tajam dari 78,78 persen menjadi 71,91 persen.
Menurut Supriyanto, meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan pendidikan gratis, masih terdapat berbagai biaya penunjang yang harus ditanggung keluarga sehingga dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak.
“Walaupun sekolah gratis, tetap ada biaya-biaya lain yang harus dipenuhi keluarga. Hal-hal seperti itu juga bisa memengaruhi keputusan anak untuk tidak melanjutkan sekolah,” pungkasnya.
