Samarinda, Infosatu.co – Kondisi Jembatan Sei Lembak di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur yang dinilai semakin mengkhawatirkan memicu desakan agar pemerintah pusat segera mengambil langkah penanganan.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Agusriansyah Ridwan menyampaikan keprihatinannya melalui surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pekerjaan Umum.
Ia meminta kondisi jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat tersebut tidak dibiarkan hingga menimbulkan kecelakaan atau korban jiwa.
Agusriansyah menilai persoalan Jembatan Sei Lembak tidak lagi sekadar menyangkut kerusakan teknis. Jembatan tersebut masih digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas, sehingga kondisi infrastrukturnya berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna.
“Kita tentu tidak ingin menunggu sampai terjadi korban jiwa, baru kemudian dilakukan penanganan permanen,” kata Agusriansyah saat ditemui di ruangan Fraksi PKS DPRD Kaltim, Senin, 7 September 2026.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kaltim itu menegaskan pemerintah harus mengutamakan langkah pencegahan. Menurutnya, negara seharusnya hadir sebelum kerusakan infrastruktur berubah menjadi tragedi.
“Jangan sampai negara hadir setelah tragedi terjadi. Negara harus hadir sebelum nyawa menjadi taruhan,” tegasnya.
Agusriansyah juga menyinggung posisi Kaltim sebagai salah satu daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Aktivitas sumber daya alam dan ekonomi Kaltim, menurutnya, telah memberikan sumbangsih besar terhadap pembangunan Indonesia.
Karena itu, ia menilai menjadi sebuah ironi ketika Kaltim masih menghadapi persoalan jalan dan jembatan nasional yang kondisinya berpotensi membahayakan masyarakat.
Menurut legislator daerah pemilihan Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau itu, jalan dan jembatan memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain.
Infrastruktur tersebut menopang mobilitas warga, distribusi barang, aktivitas ekonomi, hingga akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Atas kondisi itu, Agusriansyah meminta pemerintah pusat segera melakukan penanganan darurat sekaligus menyiapkan perbaikan permanen. Ia juga mendorong adanya audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap jalan serta jembatan nasional lainnya di Kaltim.
“Jangan menunggu Jembatan Sei Lembak roboh untuk kemudian kita bertanya siapa yang bertanggung jawab,” katanya.
Ia menilai biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perbaikan sejak dini akan jauh lebih kecil dibandingkan konsekuensi apabila terjadi kecelakaan atau kegagalan struktur. Kerugian akibat jatuhnya korban jiwa, menurutnya, tidak dapat dihitung hanya berdasarkan nilai anggaran.
“Lebih baik negara mengeluarkan biaya hari ini untuk memperbaiki jembatan, daripada esok hari harus membayar harga yang jauh lebih mahal tentang hilangnya nyawa manusia,” tegasnya.
