Samarinda, Infosatu.co – Di balik capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) justru mendapat sorotan tajam dari legislatif. Dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, kritik mengalir dari hampir seluruh fraksi DPRD Kaltim.
Tak hanya menyoroti penurunan pendapatan daerah, DPRD juga “membedah” berbagai persoalan klasik yang dinilai masih berulang, mulai dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), rendahnya serapan anggaran, hingga pengelolaan aset yang belum optimal.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan pemerintah daerah tidak menutup mata atas kritik tersebut. Ia menyebut seluruh catatan fraksi sebagai bagian penting dari fungsi pengawasan yang harus segera ditindaklanjuti.
“Kita harus mengikuti apa yang disampaikan DPRD. Pemerintah akan meminta BPKAD dan Inspektorat untuk segera menyelesaikan temuan-temuan BPK yang menjadi pekerjaan rumah kita,” ujar Seno usai rapat paripurna, Senin, 15 Juni 2026.
Sorotan paling tajam datang dari Fraksi Golkar yang mengingatkan agar capaian WTP tidak berhenti pada aspek administratif semata. Mereka menilai keberhasilan pengelolaan keuangan seharusnya diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Selain itu, penurunan sejumlah indikator pendapatan daerah juga menjadi perhatian serius. DPRD meminta pemerintah daerah lebih agresif dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan.
Senada, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya tindak lanjut atas temuan audit serta evaluasi pengelolaan aset daerah yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan.
Sementara Fraksi PKB menyoroti lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program yang berdampak pada rendahnya serapan anggaran di beberapa sektor. Kondisi tersebut dinilai sebagai sinyal perlunya pembenahan menyeluruh agar tidak terus berulang setiap tahun.
Tak berhenti di situ, sejumlah fraksi juga menyinggung proyek-proyek yang belum rampung, realisasi program pendidikan yang belum maksimal, hingga pelayanan kesehatan yang masih membutuhkan perhatian lebih serius.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Seno memastikan pemerintah daerah akan bergerak cepat melakukan evaluasi dan perbaikan, khususnya dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
“Kami sepaham dengan seluruh masukan DPRD. Semua akan segera kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, terutama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Inspektorat, menjadi langkah awal yang akan ditempuh untuk merapikan tata kelola keuangan.
Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan APBD sekaligus memastikan setiap rekomendasi audit dapat diselesaikan tepat waktu bukan sekadar menjadi catatan tahunan yang terus berulang.
