Bontang, Infosatu.co – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 atas laporan keuangan Pemerintah Kota Bontang tidak membuat fungsi pengawasan DPRD berkurang. Sebaliknya, DPRD memastikan seluruh rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan tetap dikawal hingga tuntas.
Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menegaskan opini WTP bukan berarti tidak ada temuan atau potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.
“WTP bukan berarti tidak ada fraud. Yang paling penting adalah bagaimana rekomendasi dari BPK itu dijalankan dan diselesaikan,” ujarnya, Jumat, 29 Mei 2026.
Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK justru menjadi salah satu acuan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Andi Faiz menjelaskan, DPRD akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dengan temuan maupun rekomendasi BPK untuk memastikan seluruh catatan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Beberapa temuan yang kerap muncul dalam hasil pemeriksaan BPK, kata dia, antara lain pengembalian anggaran, kelebihan pembayaran, hingga persoalan kelebihan volume pekerjaan.
“Kalau ada rekomendasi pengembalian, kelebihan bayar, atau persoalan volume pekerjaan, itu semua akan kita panggil OPD-nya untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Ia menjelaskan mekanisme pengawasan terhadap rekomendasi BPK berbeda dengan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah. Dalam pembahasan LKPj, DPRD melakukan pendalaman data secara langsung bersama OPD, sedangkan pada hasil pemeriksaan BPK, rekomendasi telah disusun dan menjadi dasar pengawasan lanjutan.
“Kalau BPK ini kan sudah ada entry meeting, exit meeting, dan hasil rekomendasinya sudah disajikan. Tugas kita mengawal penyelesaiannya,” jelasnya.
Andi Faiz berharap seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dapat kooperatif dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK agar tata kelola pemerintahan semakin baik, transparan, dan akuntabel.
“Semua rekomendasi itu akan menjadi acuan untuk perbaikan ke depan supaya pengelolaan anggaran semakin baik dan akuntabel,” tutupnya. (Adv)
