Samarinda, infosatu.co — Persoalan proyek pembangunan sekolah yang mangkrak di sejumlah daerah Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menuai sorotan. Banyaknya pekerjaan yang putus kontrak dinilai berdampak langsung terhadap proses belajar siswa yang hingga kini masih harus menggunakan fasilitas seadanya.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kaltim Syahariah Mas’ud, menegaskan pihaknya akan terus mengawal penyelesaian proyek-proyek pendidikan bermasalah agar tidak kembali terulang setiap tahun.
Sorotan tersebut muncul usai Pansus LKPj melakukan uji petik lapangan di sejumlah wilayah, mulai dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Paser, Kutai Timur hingga Mahakam Ulu. Dari hasil peninjauan, ditemukan sejumlah pembangunan sekolah yang belum rampung meski anggaran telah dikucurkan sejak tahun lalu.
“Karena itu dapil saya memang saya prioritaskan yang kemarin ada tiga item itu masuk dalam agenda LKPj Gubernur,” ujar Syahariah usai Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kaltim, Senin 18 Mei 2026.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian ialah pembangunan SMAN 3 Long Ikis di Kabupaten Paser. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, progres pembangunan sekolah tersebut dinilai jauh dari target.
“Harusnya 2026 itu sudah selesai. Tapi sampai sekarang ternyata baru kerangkanya saja yang berdiri,” katanya.
Ia menjelaskan proyek tersebut akhirnya mengalami putus kontrak, lantaran pihak pelaksana dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.
“Ternyata putus kontrak sama kontraktor. Alasannya pertama medannya tidak mampu mereka kerjakan. Kedua, karena anggarannya tidak cukup,” ungkapnya.
Akibat pembangunan yang tak kunjung selesai, aktivitas belajar siswa masih dilakukan di bangunan sementara dengan kondisi yang memprihatinkan. Saat hujan turun, sejumlah ruangan bahkan mengalami kebocoran.
“Kalau hujan kadang dikosongkan karena bocor. Ruangan kepala sekolah saja bocor-bocor, kasihan banget dan menyedihkan,” tuturnya.
Menurut Syahariah, persoalan proyek pendidikan mangkrak tidak bisa terus dibiarkan karena menyangkut hak siswa memperoleh fasilitas belajar yang layak.
Karena itu, Komisi IV DPRD Kaltim dijadwalkan kembali turun ke lapangan untuk mengecek kondisi sekolah-sekolah bermasalah di berbagai daerah.
“Rabu ini kami turun lagi ke lapangan untuk mengecek sekolah-sekolah yang bermasalah,” ujarnya.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim melakukan evaluasi ketat terhadap kontraktor pelaksana proyek pendidikan.
“Saya minta kontraktor itu harus ada persyaratannya. Jangan asal menerima pekerjaan, setelah itu ditinggalkan begitu saja yang jadi korban anak-anak kita,” tegasnya.
Dalam hasil uji petik Pansus LKPj, tercatat Disdikbud Kaltim memiliki 10 kegiatan putus kontrak pada Tahun Anggaran 2024 dan kembali bertambah menjadi 8 kegiatan pada 2025.
Pansus menilai penyelesaian proyek lama belum maksimal, namun proyek baru kembali bermunculan tanpa penyelesaian yang tuntas.
Selain SMAN 3 Long Ikis, persoalan juga ditemukan di SMKN 1 Penajam Paser Utara. Pembangunan ruang praktik dan renovasi kelas di sekolah tersebut belum rampung hingga kontraknya diputus.
Permasalahan lainnya terjadi pada pembangunan unit sekolah baru SMAN 2 Paser Belengkong senilai Rp25,2 miliar. Meski lahan sekolah telah bersertifikat, masih terdapat kendala terkait perjanjian hibah tanah yang belum selesai.
Sementara di Balikpapan, SMK 7 diketahui belum memiliki bangku kelas yang memadai sehingga masih meminjam fasilitas dari sekolah lain. Akses menuju sekolah tersebut juga kerap terendam saat air laut pasang.
Di Kutai Timur, Pansus menemukan keretakan pada bangunan ruang kelas baru SMKN 2 Sangatta Utara meski proyek telah selesai dikerjakan.
Syahariah menegaskan DPRD Kaltim akan terus mengawal agar proyek-proyek pendidikan bermasalah dapat masuk prioritas anggaran perubahan sehingga segera dilanjutkan.
“Saya minta 2026 ini sekolah-sekolah yang bermasalah harus selesai. Jangan sampai anggarannya tergeser lagi,” tegasnya.
Ia memastikan pengawasan tidak hanya dilakukan di daerah pemilihannya, tetapi juga mencakup seluruh wilayah Kaltim yang masih menghadapi persoalan fasilitas pendidikan.
“Saya tidak hanya bicara dapil saya, di Mahulu juga sangat memprihatinkan. Saya akan turun cek sekolah-sekolah di sana,” ujarnya.
Menurutnya, penyelesaian proyek sekolah mangkrak harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan masa depan pendidikan di Benua Etam.
“Yang jelas, organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan Komisi IV akan saya kawal sampai tuntas,” pungkasnya.
