Samarinda, infosatu.co – Keakuratan data menjadi fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Hal tersebut disadari oleh Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Passie.
Karena itu, pihaknya mendorong seluruh pelaku usaha, dari level Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga perusahaan besar untuk bersikap terbuka terhadap petugas Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun ini.
Dukungan tersebut ditegaskan Novan usai rapat hearing bersama BPS Kota Samarinda di Gedung DPRD, Selasa, 28 April 2026.
Menurutnya, kesempatan sepuluh tahunan ini adalah peluang emas untuk memotret realitas ekonomi Samarinda secara utuh.
“BPS di sini ingin mendapatkan dukungan, khususnya dari pemerintah kota, untuk mensosialisasikan agenda ini kepada masyarakat. Harapan kami, para pelaku ekonomi, baik itu ekonomi mikro maupun sampai tahapan besar, bisa menyambut baik petugas sensus,” ujarnya.
Novan menekankan bahwa output dari sensus ini bukan sekadar tumpukan angka statistik, melainkan instrumen vital bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Ia tidak ingin kebijakan di masa depan hanya berdasarkan asumsi, melainkan harus berdasar pada kebutuhan riil di lapangan.
“Kita berharap data yang disajikan nantinya memberikan dampak bagi pemilik kebijakan. Agar pemerintah ke depannya mampu mengambil kebijakan yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, politisi tersebut menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi memiliki siklus khusus yang berbeda dengan pendataan lainnya.
Secara periodik, BPS menjalankan tiga jenis sensus utama: Sensus Penduduk yang dilakukan tiap tahun berakhiran nol (seperti 2000, 2010, dan 2020).
Sensus Pertanian setiap tahun berakhiran angka tiga (2013, 2023), serta Sensus Ekonomi yang kini memasuki tahapan krusialnya.
“Jadi sensus ini ada tiga sesuai tahapannya. Nah, pada tahun ini itu kena di Sensus Ekonomi yang dimulai dari 2016 sampai 2026 ini tadi. Itu intinya,” jelas Novan.
Tak hanya bagi birokrasi, Novan menekankan pentingnya transparansi hasil sensus agar manfaatnya bisa dirasakan secara inklusif oleh berbagai lapisan.
“Data ini disajikan bukan hanya untuk pemerintah saja. Sektor swasta maupun masyarakat pun juga perlu mengetahui apa perkembangan atau pergerakan ekonomi yang terjadi di Kota Samarinda, khususnya dalam 10 tahun terakhir,” pungkasnya.
