Samarinda, infosatu.co – Upaya meningkatkan kualitas publikasi pemerintah terus diperkuat. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar bimbingan teknis penulisan berita. Salah satu narasumber yang dihadirkan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kaltim, Mohammad Sukri.
Ia menilai pelatihan tersebut menjadi langkah strategis untuk membekali Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan operator publikasi di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), agar mampu menyajikan informasi yang profesional dan dapat dipercaya.
“Alhamdulillah, semua peserta terlihat antusias dan senang. Ini yang kita harapkan, ada timbal balik dalam diskusi. Jadi bukan hanya teori, tapi persoalan-persoalan yang mereka hadapi di OPD juga bisa langsung dibahas,” ujarnya Rabu, 15 April 2026.
Menurutnya, pendekatan interaktif dalam pelatihan jauh lebih efektif dibanding sekadar penyampaian materi satu arah. Dengan membuka ruang tanya jawab, peserta dapat memahami kendala nyata yang mereka hadapi dalam pengelolaan informasi publik.
Ia menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum penting karena merupakan pelatihan perdana dengan fokus peningkatan kapasitas penulisan berita dan pengelolaan konten publikasi di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Ini sangat baik, apalagi katanya baru pertama kali dilaksanakan. Harapan saya ilmu yang didapat peserta hari ini bisa diterapkan di dinas masing-masing,” katanya.
Dalam sesi materi, Ketua JMSI Kaltim membawakan topik dasar-dasar jurnalistik, termasuk prinsip kerja wartawan, proses peliputan, hingga tata cara menyusun berita yang sesuai kaidah jurnalistik. Meskipun peserta bukan berstatus wartawan, mereka tetap memiliki peran penting sebagai penyampai informasi resmi pemerintah.
“Mereka memang bukan wartawan, tapi ditugaskan di PPID dan unit kerja masing-masing, karena itu mereka perlu memahami bagaimana cara menghasilkan berita yang benar dan berkualitas,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas website OPD. Menurutnya, saat ini tampilan dan kualitas pengelolaan laman resmi pemerintah daerah menjadi salah satu indikator penilaian, bahkan diperlombakan secara nasional.
“Website OPD sekarang menjadi wajah instansi, karena itu kontennya harus baik, informatif, dan terus diperbarui,” ucapnya.
Selain kemampuan teknis menulis, ia mengingatkan peserta agar selalu menjunjung prinsip verifikasi dan akurasi. Menurutnya, penyusun berita pemerintah harus mampu memilah informasi yang benar dan tidak ikut menyebarkan hoaks.
“Jangan asal menulis. Informasi harus diverifikasi, sesuai fakta, dan ada datanya. Kalau isu langsung ditelan mentah-mentah lalu dibuat berita, itu berbahaya,” tegasnya.
Ia menambahkan, kehadiran konten publikasi pemerintah yang akurat sangat penting untuk membantu masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak membingungkan.
“Tugas kita bersama meluruskan informasi yang salah. Berita harus sesuai data dan fakta di lapangan, bukan asumsi atau opini pribadi,” pungkasnya.
