Samarinda, infosatu.co – Program pendidikan gratis di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya berdampak pada akses kuliah, tetapi juga mulai memengaruhi pergerakan ekonomi daerah.
Namun di sisi lain, kebijakan ini juga dinilai menyimpan sejumlah risiko jangka panjang.
Pandangan tersebut disampaikan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Hairul Anwar, dalam forum Kalimantan Timur Strategic Isu Monitoring.
Forum ini digelar KASTRAT BEM FISIP Universitas Mulawarman di Gedung Rektorat Unmul, dengan tema “Evaluasi Satu Tahun Kepemimpinan Rudy–Seno”.
Ia menilai, dalam jangka pendek, kebijakan ini langsung meningkatkan daya beli masyarakat. Biaya kuliah yang sebelumnya menjadi beban kini berubah menjadi ruang belanja baru bagi rumah tangga.
“Uang yang tadinya untuk bayar kuliah jadi bisa dibelanjakan. Ini menjadi disposable income yang mendorong konsumsi,” ujar Hairul Anwar, Selasa, 31 Maret 2026.
Lonjakan konsumsi tersebut, ia menyebut, memicu efek berganda terhadap perekonomian lokal. Aktivitas usaha kecil hingga sektor jasa di sekitar kampus mulai terdorong, bahkan membentuk klaster ekonomi baru.
“Di sekitar kampus itu tumbuh mini klaster ekonomi. Ini nyata terjadi dan akan makin meluas,” jelasnya.
Namun, peningkatan aktivitas ekonomi itu juga membawa konsekuensi lain. Kenaikan daya beli dinilai berpotensi mendorong inflasi lokal, terutama pada sektor hunian dan kebutuhan mahasiswa.
“Ketika uang beredar naik, harga ikut bergerak. Biaya kos dan kebutuhan di sekitar kampus itu sudah banyak yang mulai naik,” ujarnya.
Tak hanya itu, Hairul juga menyoroti potensi perubahan perilaku mahasiswa. “Ketika tidak ada beban biaya, urgensi untuk cepat lulus bisa berkurang. Ini risiko yang harus diantisipasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan adanya kecenderungan konsumtif dan menurunnya budaya menabung di kalangan mahasiswa akibat meningkatnya ketersediaan dana.
Dalam jangka panjang, ia menilai tantangan yang lebih serius terletak pada arah pembangunan Sumber daya manusia (SDM). Peningkatan jumlah lulusan tidak otomatis sejalan dengan kebutuhan pasar kerja.
“Kalau jurusan yang diambil tidak sesuai kebutuhan daerah, kita berisiko menciptakan pengangguran berbiaya tinggi,” katanya.
Menurutnya, program bantuan pendidikan seharusnya tidak hanya memperluas akses, tetapi juga diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi Kalimantan Timur yang selama ini masih bergantung pada sektor sumber daya alam (SDA).
Tanpa perencanaan yang selaras, peningkatan jumlah sarjana justru berpotensi menjadi beban baru dalam struktur ekonomi daerah.
Meski demikian, ia menilai kebijakan ini tetap memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan dan mendorong aktivitas ekonomi lokal.
Namun, ia menegaskan, manfaat tersebut hanya akan optimal jika diiringi pengelolaan yang terarah dan pengendalian risiko sejak awal.
