Pasuruan, infosatu.co – Anggota DPRD Kota Pasuruan, Muhammad Munif, menggelar kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat (Reses) I Masa Sidang I Tahun 2026, Kegiatan ini menjadi wujud komitmen wakil rakyat dalam menyerap langsung kebutuhan dan keluhan masyarakat di daerah pemilihannya.
Dalam suasana yang penuh keakraban, reses tersebut dimanfaatkan sebagai forum dialog terbuka antara masyarakat dan anggota dewan.
Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari kebutuhan infrastruktur hingga persoalan lingkungan yang mendesak untuk segera ditangani.
Muhammad Munif menegaskan bahwa penyiapan data dan pemetaan kebutuhan menjadi langkah utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
Menurutnya, perencanaan yang matang akan menghasilkan program yang tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Langkah utama yang harus dilakukan adalah menyiapkan data dan kebutuhan secara jelas. Dari situ kita bisa menentukan mana yang menjadi prioritas untuk diperjuangkan,” ujarnya, Selasa 17 Maret 2026.
Ia juga menjelaskan bahwa seluruh aspirasi warga telah dihimpun melalui formulir serapan aspirasi, yang nantinya akan menjadi dasar dalam pembahasan program serta penganggaran di tingkat DPRD.
Dengan mekanisme tersebut, diharapkan setiap usulan masyarakat dapat diperjuangkan secara maksimal dan transparan.
Selain itu, Muhammad Munif menekankan pentingnya sinkronisasi antara hasil reses dengan perencanaan pembangunan daerah, agar program yang dijalankan selaras dengan kebutuhan riil di lapangan.
Dalam reses tersebut, isu banjir menjadi perhatian utama, khususnya di wilayah utara Kota Pasuruan. Ia menilai, permasalahan banjir harus segera ditangani secara serius karena berdampak langsung terhadap aktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
“Banjir ini ada beberapa faktor penyebab, mulai dari curah hujan hingga sistem drainase yang belum optimal. Ini harus menjadi perhatian bersama dan masuk dalam skala prioritas pembangunan,” tegasnya.
Melalui kegiatan reses ini, Muhammad Munif berharap aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik serta menjadi landasan kebijakan yang berpihak pada kepentingan warga, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas infrastruktur dan penanganan banjir secara berkelanjutan.
