Bontang, infosatu.co – Persoalan banjir di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, menjadi salah satu perhatian serius Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim).
Sejumlah langkah penanganan pun disiapkan, termasuk pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sebagian anggaran daerah sebagai bagian dari upaya penanganan banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
“Masalah banjir di Guntung ini memang menjadi perhatian pemerintah. Kita sudah mengalokasikan sebagian APBD untuk penanganannya,” ujar Agus Haris saat ditemui, Minggu, 8 Maret 2026.
Menurutnya, penyelesaian persoalan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata.
Dukungan dan partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif.
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar program pembangunan bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Ia menjelaskan, berbagai usulan pembangunan sebenarnya telah disampaikan masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota.
Namun, tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan karena keterbatasan anggaran daerah.
“Sebagian besar APBD kita juga digunakan untuk belanja pegawai, insentif keagamaan dan pendidikan, bantuan sosial, serta berbagai program pendidikan lainnya,” jelasnya.
Selain persoalan banjir, Agus Haris juga menyoroti pentingnya keterbukaan data pencari kerja di wilayah Kelurahan Guntung.
Menurutnya, pendataan yang jelas akan membantu menciptakan proses rekrutmen tenaga kerja yang lebih transparan dan adil.
Ia mendorong pihak kelurahan bersama lembaga masyarakat untuk melakukan pendataan pencari kerja secara terbuka, kemudian menyampaikannya secara resmi kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut.
“Pendataan pencari kerja perlu dilakukan secara terbuka oleh kelurahan dan lembaga masyarakat, kemudian disampaikan secara resmi kepada perusahaan agar proses rekrutmen lebih transparan dan adil,” pungkasnya. (Adv)
