Samarinda, Infosatu.co – Kasus temuan roti berjamur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan serius Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Wakil rakyat di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ini mendesak pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh agar kualitas dan keamanan makanan bagi anak-anak benar-benar terjamin.
Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti.
Ia menegaskan secara konsep dan tujuan, Program MBG merupakan kebijakan yang baik dan layak didukung karena menyasar peningkatan kualitas gizi anak-anak sebagai investasi generasi masa depan.
Namun demikian, ia menilai implementasi program di lapangan masih menyimpan banyak persoalan, terutama terkait pengawasan kualitas makanan dan kesiapan sumber daya manusia.
Temuan makanan berjamur dinilai sebagai indikator lemahnya kontrol dalam proses penyediaan dan distribusi makanan.
“Temuan makanan berjamur menunjukkan lemahnya pengawasan dan kesiapan pelaksana di lapangan,” ujar Astuti, Senin 2 Maret 2026.
Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah pusat untuk meninjau ulang standar operasional.
Mulai dari kompetensi tenaga ahli gizi, kelayakan dapur, hingga kebersihan lingkungan pengolahan makanan.
Ia menegaskan, kejadian semacam ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kesehatan anak-anak.
Astuti juga menyoroti kebijakan penurunan anggaran MBG dari Rp15.000 menjadi Rp6.000 per porsi.
Dengan nominal tersebut, ia mempertanyakan kemampuan penyelenggara dalam menyediakan makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga aman dan bergizi.
“Dengan anggaran sebesar itu, sulit menjamin makanan yang aman dan benar-benar bergizi,” tambahnya.
Selain soal anggaran, sistem rekrutmen pengelola dapur dan tenaga pelaksana turut dipertanyakan.
Mulai dari standar kebersihan dapur, kualitas air, pengelolaan limbah, hingga penyimpanan bahan makanan dinilai perlu diawasi secara ketat dan berkala.
Ia menekankan evaluasi harus dilakukan secara rutin, minimal setiap bulan.
Setiap temuan masalah, kata dia, seharusnya diakui secara terbuka dan segera diperbaiki, bukan justru ditutupi.
Astuti juga berharap pemerintah pusat dapat lebih terbuka melibatkan pemerintah daerah dalam pengawasan.
Dengan kolaborasi yang kuat, program MBG diharapkan benar-benar memberikan manfaat maksimal dan aman bagi tumbuh kembang anak-anak.
“Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan penting agar program ini benar-benar aman dan bermanfaat bagi anak-anak,” tutupnya.
