Samarinda, infosatu.co – Pengetatan fiskal tahun 2026 memaksa Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kalimantan Timur (Kalrim) melakukan penyesuaian besar terhadap program kerja.
Dari alokasi awal Rp38 miliar dalam KUA-PPAS, Dispar Kaltim hanya menerima Rp20 miliar dalam R-APBD 2026, mengikuti kebijakan efisiensi akibat penurunan dana Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp6 triliun.
Anggaran daerah Kaltim tahun depan hanya mencapai Rp15,15 triliun dari sebelumnya Rp21,35 triliun, membuat seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus merasionalisasi kegiatan dan fokus pada program prioritas.
Kepala Dispar Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyampaikan dengan keterbatasan itu, pihaknya mengurangi program non-urgent dan mengarahkan seluruh sumber daya pada pengembangan desa wisata, yang masuk dalam program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui skema Jospol.
“Pengembangan desa wisata ini kita perlu berkolaborasi dengan OPD terkait untuk memaksimalkan hasilnya,” ujar Ririn dalam acara Bincang-Bincang Wisata Kaltim di Kapal Wisata Mahakam, Minggu, 7 Desember 2025.
Dengan anggaran minim, penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan digitalisasi desa wisata menjadi dua fokus utama Dispar.
Menurut Ririn, perlindungan HKI diperlukan agar potensi budaya dan kearifan lokal dapat dilindungi dari klaim asing. Program ini mencakup fasilitasi hak merek, hak cipta, dan desain industri yang dapat ditangani melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPK-UKM).
“HKI penting untuk melindungi kearifan lokal dari klaim asing,” jelasnya.
Selain HKI, desa wisata juga membutuhkan sarana digital yang memadai. Internet desa, platform promosi digital, dan kolaborasi dengan influencer lokal menjadi kunci memperluas jangkauan promosi.
“Desa wisata juga butuh digitalisasi untuk promosi. CSR swasta bisa diarahkan untuk pengadaan internet dan infrastruktur digital,” tambahnya.
Ririn menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak akan menghambat target peningkatan desa wisata, asalkan ada dukungan lintas sektor. Ia mendorong BUMN, BUMD, perbankan, serta perusahaan swasta menggunakan dana CSR untuk membantu peningkatan infrastruktur dasar area wisata.
Skema kolaborasi ini diarahkan untuk pembangunan fasilitas umum seperti toilet, musala, jalur akses, hingga titik internet publik.
Saat ini Kaltim memiliki 105 desa wisata di 10 kabupaten/kota. Meski potensi besar, sebagian besar destinasi belum dikenal masyarakat luas karena minim promosi.
Ririn memberi contoh Desa Wisata Pantai Marang di Kutai Timur. Meski memiliki panorama laut menarik, lokasinya belum dikenal karena kurang ekspos.
“Pantainya bagus sekali, tapi masih sedikit yang tahu. Kami minta kolaborasi dengan akun Dispar Kaltim dan Dispar Kutim untuk promosi,” katanya.
Beberapa desa wisata kini mulai dikenal secara nasional, seperti Tapak Raja (PPU), Desa Pela (Kutai Kartanegara), hingga Bontang Kuala dan Malahing di Bontang.
Selain itu, Dispar Kaltim bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk membina desa wisata berbasis ekonomi kreatif. Pola pembinaan dilakukan melalui penguatan UMKM, peningkatan kualitas produk, dan penataan kampung tematik.
Salah satu kolaborasi yang sedang disiapkan adalah pengembangan Kampung Tenun, termasuk dukungan sarana-prasarana UMKM dan pendampingan promosi.
Dispar Kaltim juga mendorong kabupaten/kota untuk memperbaiki fasilitas penunjang wisata, mulai dari toilet, kamar mandi, musala, titik foto, hingga sistem informasi digital, sebagai syarat penting untuk menarik wisatawan dan memperbesar pendapatan daerah.
“Dengan fasilitas yang mendukung, wisatawan akan nyaman berkunjung, dan pendapatan daerah di tengah efisiensi ini bisa meningkat,” tutup Ririn.
