Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Suwandi angkat bicara terkait polemik pengelolaan aset daerah yakni Hotel Royal.
Penyebabnya karena polemik tersebut hingga kini belum menunjukkan kejelasan status hukum maupun pemanfaatannya.
Ia menilai persoalan tersebut sudah seharusnya diselesaikan secara tegas dan cepat.
Pasalnya Hotel Royal adalah salah satu aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang bermasalah.
Hal ini akibat adanya pelanggaran terhadap komitmen kontrak kerja sama oleh pihak pengelola.
Menurutnya situasi tersebut tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan penyelesaian.
“Sudah tidak jelas itu, dan memang harus dieksekusi. Kalau ada pelanggaran terhadap kontrak, ya harus diminas (diselesaikan dengan tegas),” ungkapnya beberapa waktu yang lalu.
Ia pun menyarankan agar aset tersebut dialihfungsikan untuk kepentingan internal Pemprov Kaltim, ketimbang dibiarkan mangkrak atau terus menimbulkan kerugian.
Salah satu usulan yang dilontarkannya adalah menjadikan bangunan eks Hotel Royal sebagai guest house atau rumah singgah bagi tamu-tamu pemerintahan.
“Kalau bisa dijadikan guest house saja, karena kita juga perlu fasilitas seperti itu untuk tamu-tamu dari luar daerah,” ujarnya.
Terkait kemungkinan upaya hukum atau pemidanaan terhadap pihak yang terbukti melanggar kontrak, Agus menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov Kaltim.
DPRD, katanya, tidak akan mencampuri proses hukum, tetapi tetap mendorong penyelesaian secara administratif maupun legal.
“Soal pidana, ya itu urusan pemerintah. Jangan kami yang mempidanakan. Tapi minimal, ya diselesaikan. Jangan dibiarkan terus-menerus,” tambahnya.
Ia berharap Pemprov Kaltim tidak menunda-nunda tindakan dan segera mengambil langkah konkret, baik dalam penyelesaian kontrak maupun pemanfaatan aset ke depannya.
Dengan begitu, keberadaan Hotel Royal yang selama ini menjadi sorotan bisa kembali memberi nilai tambah bagi daerah.
“Sekali lagi, jangan dibiarkan terlalu lama. Kalau memang bisa dieksekusi, segera saja. Kita ingin semua aset daerah itu jelas pengelolaannya dan bermanfaat,” tutup Agus.
