Samarinda, infosatu.co – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menanggapi wacana kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) terkait pembangunan kampung petani dan kampung nelayan.
Ia menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi resmi dari Gubernur kepada DPRD terkait rencana tersebut.
“Kerja sama Pemprov Jabar dan Kaltim itu memang sedang dijajaki oleh Pak Gubernur, tapi sampai saat ini belum disampaikan ke DPRD,” ujar Hasanuddin pada Senin, 19 Mei 2025.
Menurutnya, pihak legislatif tidak bisa memberikan sikap atau tanggapan resmi karena belum ada penjelasan langsung dari eksekutif.
Ia pun meminta agar Gubernur Kaltim segera menyampaikan informasi lengkap kepada DPRD agar bisa dibahas secara bersama.
“Bagusnya dipertanyakan dulu ke Pak Gubernur, karena kami di dewan belum ada komunikasi,” tegasnya.
Hasanuddin mengungkapkan bahwa pihaknya berencana melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur Harum dalam waktu dekat untuk membahas sejumlah isu strategis, termasuk wacana kerja sama dengan Jawa Barat.
Rapat tersebut direncanakan berlangsung pada Kamis pekan ini.
Rencana kerja sama mencuat setelah pertemuan antara Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud (Harum) dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (Kang Dedi Mulyadi/KDM) di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, pada Ahad, 4 Mei 2025.
Dalam pertemuan itu, KDM menawarkan program pembangunan kampung petani dan nelayan di Kaltim bagi warga Jabar.
KDM menyebut Pemprov Kaltim akan menyiapkan lahan dan fasilitas permukiman, sementara Pemprov Jabar akan mengirim para petani dan nelayan untuk menetap dan bekerja di sektor pangan dan kelautan.
Menurut KDM, kerja sama ini akan membantu memenuhi kebutuhan pangan Kaltim dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menilai karakter pekerja keras masyarakat Jabar akan cocok dengan sumber daya alam Kaltim yang masih luas dan belum tergarap maksimal.
Menanggapi tawaran itu, Gubernur Harum menyambut positif dan bahkan membuka peluang kerja sama lebih luas termasuk dalam bidang pendidikan tinggi dengan kampus-kampus di Jabar.
Namun hingga saat ini, rencana konkret dan mekanisme kerja sama tersebut belum dikomunikasikan secara resmi kepada DPRD Kaltim.
Hasanuddin berharap informasi tersebut segera disampaikan agar bisa dikaji dari sisi anggaran, regulasi, dan dampak sosial.
