Samarinda, infosatu.co – Kondisi infrastruktur di Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) masih menjadi perhatian serius, terutama dengan masih terhambatnya pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) dan kondisi jalan yang memprihatinkan.
Jalan-jalan berlumpur dan rusaknya akses penghubung telah berdampak besar pada kehidupan warga dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Kaltim Abdul Rahman Agus menyatakan pembangunan infrastruktur di dua wilayah tersebut kini menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud.
“Setelah kunjungan lapangan yang dilakukan bersama rombongan Pemprov Kaltim, kami melihat langsung kondisi di sana dan gubernur menunjukkan komitmen yang kuat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan,” ungkapnya baru-baru ini.
Sebagai wakil dari daerah pemilihan Kubar dan Mahulu, Agus merasa bertanggung jawab untuk terus mengawal pembangunan di wilayah tersebut. Ia menyebutkan bahwa aspirasi masyarakat sudah diterima dengan baik oleh Pemprov dan kini tengah dalam proses percepatan pelaksanaan.
“Kami di DPRD terus mendorong dan mendukung langkah gubernur. Beberapa kali kami bertemu langsung dengan beliau dan juga Ketua DPRD, dan saya optimistis tahun ini akan ada langkah nyata,” ujarnya.
Ia menekankan akses jalan di Kubar-Mahulu bukan sekadar jalur transportasi, tapi juga urat nadi yang menopang kehidupan sosial dan ekonomi warga.
Selain itu juga menyoroti pentingnya kelanjutan proyek Jembatan ATJ di Kecamatan Melak, yang sempat terhenti akibat kendala teknis dan administrasi.
Menurut Agus, Pemkab Kutai Barat melalui Bupati terpilih, Edwin telah menyampaikan komitmennya untuk kembali melanjutkan proyek jembatan yang sangat dinantikan masyarakat tersebut.
“Dalam rapat bersama pihak kabupaten, Pak Bupati menyatakan kesiapan untuk memulai kembali pembangunan Jembatan ATJ tahun ini. Ini kabar baik yang tentu kita sambut dengan optimisme,” tutupnya.
Pemerintah dan DPRD Kaltim kini diharapkan dapat bersinergi untuk memastikan janji-janji tersebut benar-benar terealisasi, agar masyarakat Kubar dan Mahulu tidak lagi terisolasi akibat buruknya infrastruktur dasar.
