Samarinda, infosatu.co – Isu efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, khususnya menyangkut sektor pendidikan dan kesehatan, masih memicu kekhawatiran publik.
Banyak masyarakat yang khawatir efisiensi tersebut justru akan berdampak pada layanan dasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak sepenuhnya tepat.
Ia menyatakan bahwa pemerintah pusat telah menjamin pemangkasan anggaran tidak menyasar langsung sektor pendidikan dan kesehatan.
“Pemerintah sudah menyatakan bahwa tidak ada pengurangan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir soal itu,” ujar Fuad.
Ia menjelaskan, efisiensi anggaran lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan rutin yang dianggap tidak berdampak signifikan terhadap pelayanan masyarakat.
Fuad mencontohkan bahwa kegiatan seperti forum diskusi, seminar yang dilakukan berulang kali, dan perjalanan dinas menjadi fokus utama penghematan.
“Banyak kegiatan yang sebenarnya bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan karena manfaatnya minim dan dilakukan secara terus-menerus. Contohnya seminar yang hanya seremonial, FGD yang berulang, hingga perjalanan dinas,” terangnya.
Menurutnya, langkah efisiensi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah dan DPRD Kaltim dalam menjalankan pengelolaan anggaran yang lebih tepat guna dan efisien.
Bahkan, DPRD telah mengambil langkah tegas dengan memangkas sejumlah anggaran perjalanan dinas yang dinilai terlalu besar.
“Kami di DPRD juga telah mengambil langkah konkret dengan memangkas beberapa item perjalanan dinas yang dirasa tidak terlalu penting. Total penghematan dari pos tersebut bisa mencapai puluhan miliar rupiah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, upaya efisiensi ini berlaku secara menyeluruh, tidak hanya di pemerintahan daerah tetapi juga hingga ke tingkat legislatif.
Hal ini sesuai dengan arahan dari Menteri Keuangan yang menilai masih adanya pemborosan dalam penggunaan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Semua lini pemerintahan, termasuk DPRD, turut merasakan penyesuaian ini. Namun sekali lagi, yang dikurangi bukanlah anggaran layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, tapi lebih kepada pembiayaan kegiatan administratif yang kurang prioritas,” tegas Fuad.
Dengan kebijakan tersebut, Fuad berharap efisiensi anggaran mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memastikan fokus pembangunan tetap diarahkan pada sektor-sektor strategis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
