Samarinda, infosatu.co – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan lima tahunan, dan bukan sekadar menjadi dokumen administratif.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, yang menilai bahwa RPJMD harus sejalan dengan visi dan misi kepala daerah.
Sapto menekankan pentingnya penyusunan RPJMD yang komprehensif oleh pemerintah daerah, khususnya di tingkat provinsi, agar tidak terjebak menjadi rutinitas birokrasi semata setelah pelantikan kepala daerah.
“Jangan sampai RPJMD ini hanya jadi formalitas. Harus ada benang merah antara visi-misi gubernur dengan strategi pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah. Kalau tidak nyambung, itu akan jadi masalah,” jelasnya dalam wawancara eksklusif bersama infosatu.co pada Rabu, 16 April 2025.
Ia menyoroti bahwa tak sedikit kepala daerah yang lebih fokus pada simbol-simbol visi dan misi, namun belum serius dalam memastikan realisasinya di lapangan.
Padahal, RPJMD adalah instrumen penting untuk mengkonversi ide besar kepala daerah menjadi program-program konkret yang dapat dipantau dan dievaluasi secara lintas sektor.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak seperti DPRD, perangkat daerah, dan masyarakat sangat diperlukan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan RPJMD guna memastikan kualitas dan legitimasi dokumen tersebut.
“Ini bukan kerja satu arah. Harus dibangun bersama. RPJMD yang kuat lahir dari proses yang terbuka dan melibatkan banyak pandangan,” ujarnya.
Dalam konteks di Bumi Etam, Sapto juga mengingatkan pentingnya keterpaduan RPJMD dengan kebijakan pembangunan nasional, terutama terkait keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menggarisbawahi perlunya sinergi agar program dan anggaran tidak berjalan tumpang tindih.
“RPJMD kita jangan berdiri sendiri, apalagi bertabrakan dengan perencanaan pusat dan daerah lain. Harus ada harmonisasi. Gubernur membawa visi besar, itu harus dijabarkan secara detail dalam RPJMD dan dikomunikasikan dengan semua pihak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sapto meminta agar semangat RPJMD benar-benar diimplementasikan dalam setiap kebijakan dan proses penganggaran.
Ia berharap dokumen ini menjadi rujukan utama bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun program kerja.
“Kalau RPJMD hanya selesai di dokumen, ya percuma. Yang harus kita dorong adalah implementasinya. Mulai dari rencana kerja OPD, hingga penyusunan APBD, semuanya harus mengacu ke sana. Ini penting untuk menjaga konsistensi arah pembangunan,” tegas politisi Golkar itu.
Sapto juga mengapresiasi langkah awal Pemprov Kaltim yang telah memulai penyusunan rancangan awal (ranwal) RPJMD.
Namun ia mengingatkan pentingnya menjaga ruang diskusi terbuka dengan DPRD yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan penganggaran.
“Kalau DPRD dilibatkan sejak awal, itu bagus. Karena kita bisa memberi masukan agar RPJMD tidak melenceng dari kebutuhan daerah. Kita tahu persis kondisi di lapangan, maka komunikasi antara legislatif dan eksekutif harus cair,” katanya.
Ia berharap RPJMD Kaltim periode ini mampu menjadi dokumen yang hidup dan adaptif, sekaligus menjawab persoalan nyata di daerah.
Fokusnya mencakup tantangan pasca-boom batubara, penguatan sektor pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan infrastruktur.
“Jangan ada program yang sifatnya kosmetik. Kita perlu kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat. RPJMD harus menjadi jembatan antara janji kampanye dan kenyataan pembangunan. Kalau itu bisa dijaga, maka kepercayaan publik juga akan terbangun,” tutupnya.
